Ketidakpastian insentif pajak kendaraan listrik membuat sebagian calon pembeli menahan diri untuk segera melangkah. Skema pembebasan pajak memang sudah diumumkan, tetapi pasar masih melihatnya belum cukup kuat sebagai pegangan karena dasar aturannya belum sepenuhnya selaras.
Kondisi ini membuat kebijakan tersebut kerap disebut masih setengah jalan. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan dukungan terhadap kendaraan listrik, tetapi di sisi lain aturan yang lebih tinggi masih memberi ruang bagi pungutan pajak sehingga implementasinya belum benar-benar solid.
Kepastian hukum belum terbentuk
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai situasi seperti ini berpotensi membingungkan banyak pihak. Pemerintah daerah, pelaku industri, dan konsumen sama-sama membutuhkan aturan yang tegas agar keputusan yang diambil tidak bergantung pada tafsir yang berbeda.
Menurut Andry, surat edaran saja belum cukup kuat sebagai dasar kebijakan. Ia menyoroti tidak adanya mekanisme waktu yang jelas dalam pembebasan pajak, sehingga kebijakan itu belum bisa dijadikan acuan jangka panjang oleh industri maupun pembeli.
“Ketika hanya dalam bentuk surat edaran dan tanpa adanya mekanisme waktu implementasi, konsumen dan pelaku industri masih belum cukup yakin,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).
Minat beli bisa ikut tertahan
Bagi calon pembeli, kepastian biaya kepemilikan menjadi pertimbangan utama saat memilih kendaraan listrik. Jika aturan pajak masih mungkin berubah, sebagian konsumen bisa memilih menunda pembelian karena khawatir beban biaya di kemudian hari ikut naik.
Insentif yang semula diharapkan menjadi pendorong pasar justru bisa kehilangan sebagian daya tariknya bila masih menyisakan ketidakjelasan. Dalam pasar kendaraan listrik yang masih tumbuh, rasa aman soal regulasi sering kali sama pentingnya dengan besarnya insentif itu sendiri.
Industri juga perlu pegangan yang jelas
Dampaknya tidak berhenti di konsumen. Produsen dan distributor kendaraan listrik juga membutuhkan kepastian agar bisa menyusun harga, promosi, dan strategi penjualan secara akurat.
Tanpa kejelasan pajak, perhitungan bisnis menjadi lebih rumit. Risiko bagi pelaku usaha pun meningkat karena pasar kendaraan listrik masih berada dalam fase perkembangan dan membutuhkan arah kebijakan yang konsisten.
Masalah utama ada pada sinkronisasi aturan
Akar persoalannya terletak pada perbedaan arah antara aturan yang lebih tinggi dan kebijakan turunan. Aturan sebelumnya masih membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengenakan pajak, sedangkan surat edaran justru meminta pembebasan.
Perbedaan ini membuat penerapan di lapangan berpotensi tidak seragam. Akibatnya, insentif yang diumumkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pasar karena konsumen dan pelaku usaha masih menghadapi ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Andry menilai revisi terhadap aturan yang ada menjadi langkah yang lebih tepat. Dengan penyelarasan itu, pembebasan pajak tidak lagi berhenti sebagai arahan sementara, melainkan memiliki dasar hukum yang lebih kuat.
Dukungan ada, tetapi belum terasa utuh
Dorongan pemerintah terhadap adopsi kendaraan listrik sebenarnya sudah terlihat. Namun selama penyusunan aturan belum sinkron, pasar masih sulit membaca insentif tersebut sebagai kebijakan yang benar-benar final.
Karena itu, meski pembebasan pajak sudah diumumkan, banyak pihak masih menunggu kepastian yang lebih tegas sebelum mengambil keputusan. Selama dasar hukumnya belum diperkuat, kebijakan ini tetap menyisakan ruang ragu bagi pembeli maupun pelaku industri kendaraan listrik.
Source: otomotif.kompas.com