Sorotan terhadap restitusi pajak sektor batu bara kini berujung pada langkah keras di internal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut akan mencopot dua pejabat setelah penelusuran internal menemukan persoalan yang dinilai berdampak besar pada fiskal negara.
Purbaya menilai ada ketidaksesuaian dalam perhitungan restitusi yang membuat beban negara menjadi sangat besar. Karena itu, ia meminta proses audit dilakukan lebih ketat agar kementerian tidak kecolongan dalam pengembalian pajak.
Pemeriksaan Internal Menyasar Lima Pejabat
Dalam penelusuran internal, ada lima pejabat yang diperiksa. Dari jumlah itu, dua orang dinilai memiliki peran penting dalam temuan yang muncul dan akan segera diberhentikan dari jabatannya.
Langkah pencopotan ini muncul setelah proses pemeriksaan atas restitusi yang dianggap bermasalah. Pemeriksaan internal tersebut berdiri terpisah dari audit total restitusi yang kini ditangani Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Audit BPKP sendiri mencakup periode panjang, yaitu 2016 sampai 2025. Purbaya menyebut audit itu penting supaya persoalan restitusi terlihat lebih terang dan tidak memicu kerugian yang lebih besar bagi negara.
Perhatian Utama Ada di Restitusi PPN Batu Bara
Di antara seluruh persoalan yang ditelusuri, restitusi Pajak Pertambahan Nilai di sektor batu bara menjadi titik yang paling disorot. Purbaya menilai ada masalah pada hitungan yang membuat negara menanggung beban restitusi sangat besar.
Ia bahkan mengungkap angka yang menurutnya menunjukkan adanya kejanggalan. “Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalannya bukan hanya soal besaran restitusi. Ketepatan perhitungan juga menjadi isu penting karena langsung berpengaruh pada pengeluaran negara.
AkurasI Data dari Bawah Juga Dipersoalkan
Selain temuan soal restitusi, Purbaya juga menyoroti minimnya akurasi informasi yang diterima dari jajaran di bawahnya. Ia mengaku sempat keliru memperkirakan total restitusi pada tahun sebelumnya karena mendapat laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Purbaya, saat rapat ia sudah menanyakan potensi restitusi yang akan keluar. Namun jawaban yang diterima justru menyebut jumlahnya kecil, padahal hasil akhirnya jauh berbeda dari perkiraan itu.
Situasi tersebut membuat masalah akurasi data ikut menjadi perhatian. Bagi Purbaya, informasi yang tidak terbuka dan tidak akurat dari staf bisa memengaruhi proyeksi fiskal serta arah kebijakan yang diambil pemerintah.
Dampaknya Menyentuh Kebijakan Fiskal
Kesalahan membaca data restitusi tidak berhenti pada urusan administrasi. Jika dasar kebijakan keliru, risiko salah sasaran dalam keputusan fiskal nasional ikut membesar.
Karena itu, pembenahan internal di Kementerian Keuangan berjalan beriringan dengan audit yang masih berlangsung. Hasil audit nantinya akan dipakai untuk memetakan besaran restitusi dan sumber persoalannya secara lebih akurat, terutama pada kasus yang menyangkut sektor batu bara.
Source: mediaindonesia.com