Penerapan B50 dan selesainya proyek RDMP Balikpapan disebut menjadi titik penting bagi kemampuan Indonesia memproduksi solar di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kombinasi dua langkah itu dapat menghilangkan ketergantungan terhadap solar.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam P3DN Summit di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia menilai penguatan pasokan energi domestik semakin mendesak di tengah ketidakpastian kondisi global.
“Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri,” kata Airlangga.
Kemampuan memproduksi sendiri dipandang penting karena energi menjadi kebutuhan paling awal dalam pembangunan ekonomi. Pasokan energi yang terjaga diperlukan sebelum pengembangan industri, digitalisasi, dan infrastruktur lain dapat berjalan lebih luas.
Energi dan Industri Domestik
Pemerintah menempatkan sektor bahan bakar dan pengolahan minyak sebagai bagian dari agenda swasembada energi nasional. Agenda itu berjalan bersamaan dengan hilirisasi, industrialisasi, perluasan akses energi, dan percepatan transisi energi.
Dalam konteks tersebut, Pertamina dinilai memiliki posisi penting sebagai salah satu fondasi ketahanan energi nasional. Diversifikasi sumber energi juga menjadi kebutuhan agar Indonesia lebih siap menghadapi perubahan situasi global.
| Agenda | Langkah Utama | Tujuan |
|---|---|---|
| B50 dan RDMP Balikpapan | Penerapan B50 dan penyelesaian proyek kilang | Memperkuat produksi solar dalam negeri |
| P3DN Pertamina | Belanja produk dalam negeri lebih dari Rp500 triliun | Memperbesar peran industri nasional |
| Proyek Andaman | Aceh didorong menjadi laying down area | Menciptakan dampak ekonomi dan pekerjaan lokal |
Selain memperkuat produksi, pemerintah menyatakan tetap menjaga daya beli masyarakat dan keberpihakan kepada sektor produktif rakyat. Kebijakan itu mencakup penyediaan Pertalite dan Solar, termasuk harga khusus Solar Rp15.000 per liter untuk armada kapal nelayan berukuran 30-200 GT.
Penggunaan produk dalam negeri menjadi sisi lain dari kebijakan energi tersebut. Pemerintah menjadikan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat keterlibatan industri nasional.
Belanja Pertamina dan Pekerjaan EPC
Airlangga mengapresiasi target belanja produk dalam negeri Pertamina yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Namun, ia menyoroti belanja modal di sektor migas dan petrokimia yang masih banyak menggunakan produk maupun jasa dari luar negeri.
Permesinan, perangkat elektrik, dan jasa rekayasa termasuk komponen yang mendapat perhatian. Kementerian dan lembaga terkait didorong membangun sinergi rekayasa industri agar porsi pekerjaan Engineering, Procurement, and Construction atau EPC dapat dikerjakan di dalam negeri.
Menurut CNBC Indonesia, Airlangga menyebut Indonesia sudah memiliki sejumlah kemampuan untuk meningkatkan kontribusi industri lokal. Ketersediaan wellhead, valve, pressure vessel, serta chemicals project atau product dinilai dapat menjadi modal bagi industri nasional.
“Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers-engineers Indonesia,” ujar Airlangga. Ia berharap kapasitas rekayasa dalam negeri menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri nasional.
Dampak Proyek Andaman bagi Aceh
Airlangga juga meminta proyek strategis Andaman di lepas pantai Aceh melibatkan daerah secara lebih luas. Aceh didorong menjadi laying down area agar aktivitas proyek memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
Skema tersebut diharapkan membuka penyerapan tenaga kerja lokal dan menciptakan multiplier effect. Pemerintah ingin tenaga ahli, kemampuan industri, dan barang modal nasional ikut terlibat dalam proyek-proyek energi berskala besar.
Menurut Airlangga, harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, dan perkembangan ekosistem AI mendukung daya saing Indonesia. Peluang itu dinilai perlu dimanfaatkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan melalui penguatan engineering dan barang modal nasional.