Bagi bank, penghapusan informasi pinjaman di bawah Rp 1 juta dalam SLIK bukan sekadar perubahan teknis. Kebijakan ini membuat proses membaca calon debitur harus lebih cermat karena bank khawatir utang kecil yang tersebar di banyak tempat tidak lagi terlihat secara utuh.
Di sisi lain, langkah Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai bisa memberi ruang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pembiayaan. Namun, para bankir menegaskan bahwa pelonggaran untuk kredit kecil tetap harus diimbangi dengan kemampuan bank mendeteksi pola kewajiban calon debitur secara menyeluruh.
Bank tetap ingin melihat gambaran utang secara utuh
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan OJK selama aturan baru masih memberi kesempatan bagi bank untuk membaca jumlah rekening milik calon debitur. Menurut dia, jumlah rekening dan sebaran pinjaman kecil bisa menjadi petunjuk penting untuk menilai disiplin pembayaran seseorang.
Nixon menilai bank tidak cukup hanya melihat satu angka tunggakan. Ia menekankan bahwa pola utang secara keseluruhan tetap harus terbaca agar keputusan pembiayaan tidak meleset dari prinsip kehati-hatian.
Ia juga mengingatkan bahwa tunggakan kecil bisa menjadi sinyal risiko. “Kalau Rp 200.000 saja enggak dibayar, gimana kita kasih ratusan juta?” ujar Nixon LP Napitupulu.
Bank besar masih mencermati aturan turunan
BCA belum mengambil kesimpulan final soal dampak kebijakan ini. Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengatakan bank masih mencermati arah kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan terkait penyesuaian SLIK.
Menurut Hera, koordinasi dengan regulator tetap dibutuhkan agar perubahan aturan berjalan jelas. Sikap itu menunjukkan bank besar memilih menunggu penjelasan teknis sebelum menyesuaikan proses analisis risiko internal.
Bagi bank seperti BCA, kehati-hatian tetap menjadi hal utama, terutama pada kredit perumahan atau KPR yang menjadi salah satu portofolio penting. Karena itu, SLIK tetap dipandang sebagai alat bantu yang perlu dipahami dengan hati-hati saat aturan baru diterapkan.
SLIK bukan satu-satunya dasar pembiayaan
Pandangan serupa datang dari Bank Syariah Indonesia. Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, menilai SLIK hanyalah salah satu alat dalam proses pembiayaan, bukan penentu tunggal.
Bob menjelaskan bahwa data kredit yang kurang baik tetap berguna untuk membantu bank mengelola risiko sebelum dana dicairkan. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab risiko berada pada bank sebagai pemberi pembiayaan.
“Risiko untuk financingnya kan ada di kita sebagai bank untuk memberi finance,” kata Bob Tyasika Ananta. Pandangan ini menegaskan bahwa analisis kredit tidak bisa bergantung pada satu sumber data saja.
Dampak kebijakan berbeda untuk tiap bank
Tidak semua bank memandang kebijakan ini dengan tingkat kekhawatiran yang sama. Bank Muamalat menilai dampaknya cenderung terbatas karena fokus bisnis mereka berada di segmen ritel, terutama consumer dan UMKM.
Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat, Hayunaji, menyebut kebijakan tersebut tetap berpotensi menambah pekerjaan dalam menjaga kualitas pembiayaan. Meski begitu, ruang dampaknya dianggap tidak sebesar bank dengan eksposur portofolio yang lebih luas.
Di sisi lain, BSN melihat ada sisi positif bagi masyarakat yang kerap terhambat oleh tagihan kecil. Wakil Direktur Utama BSN, Arga Mahanana Nugraha, mencontohkan tunggakan akibat pembulatan tagihan, biaya administrasi, atau biaya meterai pada kartu kredit yang dapat memengaruhi akses pembiayaan.
Arga menilai kasus seperti itu perlu dipahami secara proporsional karena tidak selalu menunjukkan kemampuan bayar yang buruk. Meski begitu, ia menekankan bahwa bank tetap harus menjaga seleksi agar pembiayaan tidak meluas tanpa kendali.
Manajemen risiko tetap jadi penyangga utama
BSN menyatakan akan tetap mengandalkan manajemen risiko, sistem deteksi dini, dan pemantauan portofolio untuk menjaga kualitas pembiayaan. Arga menekankan bahwa bank harus menjaga risk tolerance agar pertumbuhan pembiayaan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas aset.
Dari berbagai tanggapan bankir, kebijakan menghapus informasi kredit kecil di SLIK dipandang bisa mendukung inklusi keuangan. Namun, bank juga melihat perlunya kewaspadaan agar debitur dengan banyak pinjaman tersembunyi tidak lolos dari analisis yang lemah dan terburu-buru.
