Usulan tambahan bantuan pangan kini mengerucut pada beras selama dua bulan, tanpa menyertakan minyak goreng dalam paket baru tersebut. Skema ini muncul sebagai respons atas risiko El Nino ekstrem yang dinilai dapat menekan ketahanan pangan masyarakat.
Perum Bulog bersama Komisi IV DPR RI telah menyepakati usulan itu dalam rapat dengar pendapat. Namun, bantuan belum bisa langsung disalurkan karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa inisiatif penambahan bantuan pangan datang dari Komisi IV DPR RI. Ia menegaskan pembahasan yang disetujui kali ini memang difokuskan hanya pada beras.
Setiap keluarga penerima manfaat nantinya dijadwalkan menerima 10 kilogram beras per bulan. Jika dijalankan selama dua bulan, bantuan ini diharapkan bisa menjadi penopang langsung bagi rumah tangga yang menghadapi tekanan harga dan pasokan pangan.
Bulog menilai fokus tunggal pada beras membuat penyaluran lebih sederhana. Pola ini juga dinilai lebih mudah dipantau saat pelaksanaan di lapangan.
Berbeda dari program sebelumnya, paket baru ini tidak lagi memuat minyak goreng. Pada periode Februari-Maret 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 11,92 triliun untuk bantuan pangan nasional bagi 33 juta orang.
Dalam program yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto itu, penerima memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Pada usulan tambahan yang baru disepakati bersama DPR, komposisinya dipersempit menjadi beras saja.
Bulog menempatkan perubahan skema ini sebagai penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Langkah tersebut juga diarahkan untuk membantu menjaga akses pangan pokok bagi kelompok yang paling membutuhkan di tengah tekanan iklim.
Meski kesepakatan di tingkat pembahasan sudah tercapai, tahap distribusi tetap bergantung pada kepastian dari otoritas terkait. Karena itu, keputusan akhir pemerintah akan menentukan kapan bantuan tambahan beras dua bulan ini dapat mulai disalurkan ke masyarakat.
