Presiden Prabowo Subianto meminta bantuan rumah swadaya dikaji ulang dengan arah penyaluran berupa bahan bangunan, bukan uang tunai. Skema ini dinilai dapat membuka peluang penambahan jumlah keluarga yang menerima bantuan.
Perubahan yang dibahas belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. Hasil kajian akan menentukan apakah indeks bantuan dapat disesuaikan agar cakupan Program BSPS lebih luas.
Prabowo menyampaikan gagasan itu dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dikutip pada Selasa, 21 Juli 2026. Ia meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat mendalami kemungkinan penyaluran bantuan dalam bentuk material.
Material yang disebut mencakup semen, genteng, kayu, dan baja ringan. Bahan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan maupun pembangunan rumah oleh penerima program rumah swadaya.
Indeks Bantuan Diminta Dikaji
Nilai bantuan Program BSPS disebut sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima. Prabowo menilai penyesuaian nilai itu dapat memberi ruang agar penerima manfaat bertambah.
“Dikaji kembali apakah ditambah penerima manfaat, sehingga indeksnya bisa dikurangi, kita tidak kasih uang tetapi kasih bahan,” ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk bantuan material sedang menjadi opsi yang dipertimbangkan.
Dalam data yang dipaparkan, Program BSPS disebut menyasar 400 ribu penerima manfaat. Pemerintah belum menjelaskan besaran indeks baru maupun mekanisme distribusi bahan apabila usulan tersebut diterapkan.
| Program atau Bantuan | Nilai atau Bentuk | Sasaran |
|---|---|---|
| Program BSPS | Rp20 juta per penerima | 400 ribu penerima manfaat |
| FLPP | Rp720 ribu per bulan | 1,7 juta rumah tangga |
| Subsidi LPG | Subsidi LPG | 66,4 juta rumah tangga |
| Bantuan pangan | 10 kg beras dan 2 liter minyak selama 3 bulan | 33,24 juta keluarga desil 1-4 |
Evaluasi Program Pemerintah
Pembahasan bantuan perumahan menjadi bagian dari evaluasi program pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan sidang kabinet digunakan untuk menilai pelaksanaan program dan hambatan yang muncul.
Menurut Prasetyo, kendala dalam program kerja dibahas untuk menemukan jalan keluar bersama. Sidang kabinet paripurna sebelumnya berlangsung pada 13 Maret 2026, sekitar empat bulan sebelum pertemuan tersebut.
Selain bantuan perumahan, Presiden juga memaparkan cakupan sejumlah subsidi untuk rumah tangga. Subsidi LPG disebut telah menjangkau 66,4 juta rumah tangga.
Prabowo membandingkan angka penerima subsidi LPG itu dengan jumlah penduduk sejumlah negara. “Dua kali Malaysia. 12 kali Singapura,” kata Prabowo dalam paparan yang dikutip Liputan6.
Rangkaian Subsidi untuk Rumah Tangga
Di sektor listrik, subsidi dan kompensasi disebut berada pada kisaran Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Program itu dikatakan menjangkau 87 juta rumah tangga.
Prabowo juga menyebut kompensasi pertalite sebesar Rp980 ribu bagi 33,787364 juta rumah tangga. Subsidi dan kompensasi solar turut disebut sebesar Rp488 ribu untuk rumah tangga.
Pemerintah juga memberikan diskon tarif kereta api kepada 1,3 juta penumpang. Diskon angkutan laut disebut hampir mencapai Rp500 ribu.
Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak selama tiga bulan diberikan kepada keluarga pada desil 1 hingga 4. Kajian mengenai Bantuan Bahan Bangunan akan menjadi penentu bagi kemungkinan perluasan penerima Program BSPS.