Tiongkok kini memperketat penggunaan teknologi asing di sektor strategis dengan langkah yang langsung menyasar keamanan siber dan kecerdasan buatan. Pemerintah melarang perangkat lunak keamanan siber asal Amerika Serikat dan Israel untuk perusahaan domestik, lalu memperluas pembatasan dengan melarang cip AI buatan luar negeri di pusat data yang didukung pemerintah.
Langkah tersebut membuat ruang bagi teknologi asing di Tiongkok makin sempit, terutama pada bidang yang dianggap berkaitan dengan kepentingan nasional. Di saat yang sama, kebijakan itu juga memperlihatkan dorongan Beijing untuk memperkuat kemandirian teknologi dan mengurangi ketergantungan pada pemasok luar.
Tekanan dari mineral tanah jarang
Di luar sektor teknologi, mineral tanah jarang kembali menjadi alat tekanan ekonomi yang penting bagi Beijing. Bahan ini memiliki peran besar dalam industri manufaktur Amerika Serikat, sehingga setiap perubahan kebijakan ekspor dari Tiongkok selalu mendapat perhatian besar di pasar global.
Gedung Putih sebelumnya sempat memperkirakan Tiongkok akan melonggarkan kendali atas ekspor mineral tersebut setelah pertemuan kedua pemimpin pada Oktober lalu. Namun, arah kebijakan yang muncul justru berlawanan, karena Beijing memilih memperkuat kontrol dan mempertegas posisinya.
Laporan stratnewsglobal.com menyebut Tiongkok juga memperkenalkan undang-undang baru yang bisa menghukum perusahaan asing yang memindahkan rantai pasok dari wilayah mereka. Aturan ini menambah lapisan risiko bagi dunia usaha internasional yang mencoba mengurangi ketergantungan pada kapasitas industri Tiongkok.
Sinyal keras bagi perusahaan asing
Bagi kelompok bisnis, kebijakan baru itu berpotensi menciptakan persaingan yang tidak setara bagi perusahaan asing yang masih beroperasi di Tiongkok. Mereka kini harus menimbang bukan hanya biaya produksi, tetapi juga risiko regulasi yang bisa berubah lebih keras ketika rantai pasok dialihkan.
Pemerintah Tiongkok sendiri tampak tidak ingin kehilangan pengaruh atas jaringan produksi global yang selama ini banyak bergantung pada industrinya. Karena itu, penguatan kontrol terhadap tanah jarang dan pembatasan teknologi asing hadir sebagai dua sisi dari strategi yang sama.
Joe Mazur, analis dari Trivium China, menggambarkan pendekatan Beijing sebagai upaya menjaga peluang gencatan lebih lama sambil tetap bersiap menghadapi konfrontasi. Ia mengatakan, “The hope on the Chinese side is for a longer lasting truce, but it’s very much a ‘if you want peace, prepare for war’ logic.”
Persaingan dagang belum mereda
Kebijakan terbaru itu muncul di tengah gencatan senjata perdagangan yang dijadwalkan berakhir pada November 2026. Meski ketegangan sempat mereda, ancaman pembatasan ekspor tanah jarang sebelumnya sudah cukup mengguncang industri di Amerika Serikat.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa jeda dagang tidak otomatis menghapus persaingan ekonomi antara Beijing dan Washington. Kedua pihak masih mempertahankan instrumen tekanan utama agar tetap punya posisi tawar yang kuat menjelang fase negosiasi berikutnya.
Pada April 2026, Perdana Menteri Li Qiang menandatangani regulasi ketat yang memberi otoritas kewenangan luas untuk menyelidiki entitas asing. Aturan itu mencakup hak menolak izin masuk, mengusir individu, hingga menyita aset perusahaan yang dinilai merusak rantai pasok nasional.
Dampaknya menjalar ke bisnis besar
Kendali yang makin ketat itu juga ikut memengaruhi pembicaraan bisnis berskala besar. Salah satu yang terdampak adalah negosiasi pembelian pesawat terbang Amerika Serikat oleh Tiongkok, yang kini turut bergantung pada akses terhadap material kritis.
Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjaga tekanannya sendiri melalui kontrol ekspor semikonduktor canggih dan penyelidikan terhadap praktik industri Tiongkok. Kombinasi langkah saling tekan ini membuat hubungan ekonomi kedua negara bergerak di bawah bayang-bayang pembatasan yang semakin rumit.
Dalam konteks itu, pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping bukan hanya menjadi ruang diplomasi, tetapi juga panggung untuk menguji seberapa jauh mineral, teknologi, dan rantai pasok masih bisa dijadikan alat tawar oleh masing-masing pihak. Beijing tampak ingin memastikan bahwa setiap pembicaraan tetap berlangsung dengan modal tekanan yang kuat.
