Bulog memastikan beras bantuan pangan yang sempat dipersoalkan di sejumlah kelurahan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, langsung ditarik sebelum benar-benar sampai ke tangan warga. Langkah cepat ini diambil setelah ada laporan mengenai mutu beras yang dinilai kurang baik dan kemudian diverifikasi bersama dinas terkait di lapangan.
Stok beras yang dipersoalkan itu masih tersimpan di kantor desa setempat saat penarikan dilakukan. Kondisi tersebut membuat proses penanganan bisa dilakukan lebih cepat, tanpa menunggu penyaluran selesai.
Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi’i menegaskan bahwa penarikan itu merupakan bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian. Bulog juga menyiapkan beras pengganti yang disebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
“Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan,” kata Ahmad Rofi’i dalam keterangan resmi.
Bulog menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah dan masyarakat yang cepat melaporkan kondisi logistik tersebut. Menurut Rofi’i, laporan yang cepat membantu proses verifikasi dan penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.
Pengawasan mutu komoditas juga disebut terus dijalankan secara ketat sejak tahap penyimpanan di gudang hingga pengiriman ke tujuan. Bulog menempatkan pengendalian mutu ini sebagai bagian dari upaya menjaga agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak.
“Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Ahmad Rofi’i.
Selain penarikan dan penggantian beras, Bulog juga memperkuat monitoring di sepanjang rantai distribusi bantuan. Langkah itu dilakukan untuk menjaga akuntabilitas publik sekaligus memastikan setiap tahap penyaluran tetap terpantau.
Pasokan beras pengganti yang sudah memenuhi standar mutu kini telah siap disalurkan kembali setelah seluruh pemeriksaan kualitas selesai. Bulog juga menegaskan bahwa setiap keluhan dari perangkat desa maupun masyarakat akan segera diproses lebih lanjut sebagai bagian dari komitmen pelayanan kepada publik.