Pemerintah memberi tenggat satu bulan untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih rapi dan tepat sasaran. Langkah itu menjadi penanda bahwa pembenahan program kini masuk ke fase yang lebih ketat, bukan sekadar perbaikan administratif.
Di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa penataan ulang akan menyentuh masalah teknis yang selama ini muncul di lapangan. Mulai dari titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, pemetaan sekolah penerima, sampai verifikasi laporan penerima manfaat.
Fokus pembenahan tidak berhenti di administrasi
Zulhas menyebut pembenahan MBG akan dilakukan secara menyeluruh oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan manajemen baru. Ia menilai langkah itu diperlukan agar program yang dianggap sangat penting bagi masyarakat bisa berjalan lebih tertib.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah mengambil keputusan terkait perubahan manajemen setelah berbagai persoalan dalam pelaksanaan program itu mendapat perhatian. Pemerintah ingin memastikan tujuan utama MBG tetap terjaga, yaitu pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
BGN lakukan efisiensi dan moratorium titik baru
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan lembaganya menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar program tidak membebani keuangan negara. Di saat yang sama, target pemenuhan gizi tetap dijaga meski tata kelola diperbaiki.
Salah satu kebijakan utama adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga kini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang untuk menilai kecocokan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di tiap wilayah.
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu penyesuaian agar layanan lebih merata.
Penerima manfaat ikut dievaluasi ulang
Selain titik layanan, BGN menyiapkan refocusing penerima manfaat supaya intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi ini dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat.
Dengan pemetaan ulang tersebut, pemerintah berharap distribusi layanan MBG menjadi lebih tepat dan sesuai kebutuhan tiap wilayah. Penyesuaian ini juga dimaksudkan agar kapasitas dapur dan sebaran layanan tidak berjalan jauh dari kebutuhan lapangan.
Pengawasan kualitas jadi arah utama berikutnya
Nanik menegaskan bahwa pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar jumlah titik layanan. BGN akan memeriksa apakah dapur yang beroperasi sudah memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Pengawasan itu dinilai penting karena MBG tidak hanya menyangkut pembagian makanan bergizi, tetapi juga dampak ekonomi di tingkat bawah. Nanik menyebut program tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik karena ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
