BADKO HMI Jawa Timur menempatkan Bank Indonesia sebagai pihak yang paling perlu memberi jawaban atas pelemahan rupiah. Organisasi mahasiswa itu menilai beban penjelasan tidak seharusnya hanya diletakkan pada faktor global, karena BI memegang mandat langsung menjaga stabilitas nilai rupiah.
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa publik perlu melihat pembagian peran antara pemerintah dan bank sentral secara lebih jernih. Menurut dia, Kementerian Keuangan sudah bekerja optimal di ranah fiskal, sehingga sorotan utama atas melemahnya rupiah justru mengarah ke kebijakan moneter.
Yusfan meminta BI tidak terus bersembunyi di balik alasan kondisi global. Ia menilai otoritas moneter semestinya memberi penjelasan terbuka sekaligus menunjukkan langkah yang nyata agar masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil.
Dalam pandangannya, independensi Bank Indonesia tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menolak evaluasi. Ia menekankan bahwa independensi tetap harus dibarengi dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, terutama ketika nilai rupiah terus melemah.
Sorotan pada arah kebijakan moneter
BADKO HMI Jawa Timur juga mempertanyakan sejumlah kebijakan moneter yang dinilai terlalu mempertimbangkan kepentingan pasar global. Karena itu, Yusfan mendesak BI menjelaskan kebijakan yang ditempuh secara terbuka agar tidak memunculkan kecurigaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Di saat yang sama, ia menilai ada upaya yang tidak mencerminkan nasionalisme ketika muncul dugaan keterlibatan oknum mantan pejabat negara yang berkomunikasi dengan pihak asing untuk melemahkan rupiah. Menurutnya, tindakan semacam itu harus dilawan karena merugikan kepentingan bangsa.
Meski nilai dolar terus naik, Yusfan menyebut masyarakat masih merasakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari situ, ia berpendapat pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik dan perekonomian masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi.
Dorongan untuk Presiden dan langkah lanjutan mahasiswa
BADKO HMI Jawa Timur meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengingatkan Bank Indonesia jika dibutuhkan. Yusfan juga mendorong agar Presiden mengambil alih langkah pengawasan yang diperlukan, serta memastikan jajaran BI diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki nasionalisme tinggi.
Sebagai tindak lanjut, HMI Jatim akan menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur untuk membahas kondisi ekonomi nasional. Forum itu juga akan menyusun langkah advokasi terhadap kebijakan moneter yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk sebagai dasar kritik dalam bentuk aksi demonstrasi.
Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan kritik kepada lembaga negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi. Namun, HMI Jatim tetap menekankan bahwa sikap itu harus bertumpu pada objektivitas, data, dan kepentingan bangsa dalam membaca kebijakan ekonomi.
Source: www.detik.com