Penerbangan haji menjadi salah satu titik paling sensitif dalam pembahasan Garuda Indonesia karena persoalannya tidak berhenti pada soal siapa yang menerbangkan jemaah. Di balik itu, ada hitung-hitungan efisiensi, beban operasional, dan kepentingan strategis Indonesia yang ikut dipertaruhkan.
Masalah utamanya ada pada pola perjalanan yang tidak seimbang. Pesawat berangkat dari Indonesia dalam kondisi penuh, tetapi saat kembali justru kosong, sehingga biaya tetap berjalan di dua arah sementara pemasukan hanya datang dari satu sisi perjalanan.
Dalam industri penerbangan, kondisi seperti ini dikenal sebagai ferry flight. Pada skema tersebut, biaya avtur, navigasi, pendaratan, parkir, dan kesiapan kru tetap muncul meskipun pesawat tidak membawa penumpang saat pulang.
Situasi itu makin berat karena pesawat sering harus menunggu cukup lama di Arab Saudi sebelum kembali dipakai. Selama masa tunggu tersebut, biaya parkir dan operasional terus bertambah tanpa ada pemasukan langsung yang menutupnya.
Dari sisi efisiensi armada, maskapai asing seperti Saudia dinilai punya keleluasaan yang lebih besar. Setelah mengantar jemaah dari satu negara, armada mereka bisa segera dipakai lagi untuk mengangkut jemaah dari negara lain seperti Pakistan, India, atau Bangladesh.
Pemakaian yang lebih tinggi itu membuat biaya per perjalanan menjadi lebih efisien. Di saat yang sama, biaya bahan bakar yang lebih kompetitif di Arab Saudi juga memperkuat posisi mereka dalam menjaga efisiensi operasional.
Karena alasan tersebut, muncul pandangan bahwa Garuda tidak harus selalu berada di barisan depan penerbangan haji. Ada gagasan agar peran Garuda cukup difokuskan pada layanan darat, sementara pengangkutan udara diserahkan kepada pihak lain yang dinilai lebih efisien.
Namun, perdebatan ini tidak bisa dibaca hanya dari sisi neraca biaya. Selama ini, segmen haji dan umrah tetap menjadi salah satu penopang pendapatan Garuda, meski marginnya tipis dan sangat sensitif terhadap harga avtur serta nilai tukar.
Keberadaan Garuda juga membawa makna yang lebih luas bagi posisi Indonesia. Maskapai nasional ini ikut memperkuat daya tawar Indonesia dalam hubungan dengan Arab Saudi, terutama terkait kuota, layanan, dan biaya operasional.
Jika seluruh layanan diteruskan kepada maskapai asing, risiko ketergantungan bakal semakin besar. Dalam kondisi seperti itu, ruang Indonesia untuk mengendalikan harga dan kualitas layanan bisa makin terbatas, sedangkan perlindungan terhadap jemaah menjadi lebih rentan terhadap keputusan pihak lain.
Ada pula dampak yang menyentuh ekosistem kerja di dalam negeri. Operasional haji melibatkan ribuan kru, teknisi, dan tenaga pendukung, sehingga perubahan skema layanan dapat berpengaruh pada rantai kerja yang selama ini ikut bergantung pada musim haji.
Di tengah persoalan efisiensi, Presiden Prabowo Subianto menyoroti satu hal yang sama, yakni pesawat yang berangkat penuh tetapi kembali kosong, baik dari Indonesia maupun dari Arab Saudi. Dari situ muncul gagasan pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara Indonesia dan Arab Saudi dengan porsi kepemilikan 50:50.
Model ini dipandang menarik karena mencoba menyentuh akar masalah, bukan sekadar memindahkan beban ke pihak lain. Dengan operasional bersama, armada bisa menjadi bagian dari jaringan yang saling terhubung, bukan lagi berdiri semata sebagai milik satu negara atau satu maskapai.
Jika rancangan seperti itu berjalan efektif, pesawat yang mengantar jemaah Indonesia tidak harus kembali kosong. Armada bisa langsung dipakai untuk rute lain dalam jaringan yang sama, sehingga tingkat keterisian pesawat berpotensi naik dan biaya per kursi bisa ikut turun.
Bagi jemaah, skema yang lebih terintegrasi juga berpeluang memberi dampak praktis. Biaya tiket haji bisa menjadi lebih efisien, sementara jadwal penerbangan dapat disusun lebih rapi jika sistem operasionalnya benar-benar terhubung.
Di sisi kebijakan, pemerintah juga memberi ruang untuk menahan tekanan biaya lewat langkah fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan insentif PPN ditanggung negara 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik hingga akhir 2026.
Kebijakan itu muncul sebagai respons atas kenaikan harga avtur dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Walau tidak langsung menyasar penerbangan haji, relaksasi pajak di sektor domestik tetap memberi napas tambahan bagi maskapai untuk mengelola beban biaya.
Saat ini, langkah Garuda masih berada di jalur kompromi. Pembagian penerbangan dengan maskapai Saudi membantu membagi beban operasional sekaligus menjaga kehadiran maskapai nasional dalam layanan haji.
Di saat yang sama, efisiensi terus dikejar melalui optimalisasi kargo pada penerbangan pulang, kerja sama layanan darat berbasis barter, serta penguatan rute umrah yang pergerakannya lebih seimbang sepanjang tahun. Bagi banyak jemaah, terutama yang berusia lanjut, kehadiran Garuda tetap memberi rasa nyaman karena bahasa, makanan, dan pola layanan terasa lebih familiar.
