Ahmad Luthfi memberi sinyal keras kepada jajaran BUMD Jawa Tengah agar tidak berjalan dengan pola lama. Ia menilai perusahaan daerah harus lebih agresif membangun stakeholder management karena cara itu dinilai penting untuk menjaga dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah atau PAD di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Dorongan tersebut menempatkan BUMD bukan sekadar sebagai badan usaha milik pemerintah daerah, tetapi sebagai instrumen yang dituntut menghasilkan penguatan pendapatan secara lebih nyata. Dalam pandangan Luthfi, komunikasi publik yang tertata dan relasi yang luas dengan pelaku usaha menjadi bagian penting agar peluang bisnis baru bisa terbuka.
Tekanan fiskal mendorong perubahan cara kerja
Kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah provinsi perlu mencari sumber penguatan PAD yang lebih produktif. Luthfi menilai BUMD harus menjawab tantangan itu dengan terobosan yang lebih kreatif dan terukur, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif biasa.
Pesan tersebut disampaikan dalam rapat bersama jajaran petinggi BUMD. Dalam forum itu, ia menekankan bahwa perusahaan daerah harus tampil lebih aktif sebagai penggerak ekonomi, terutama ketika kapasitas fiskal daerah tidak berjalan longgar.
Tiga BUMD dipanggil dalam forum evaluasi
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Luthfi memanggil tiga BUMD ke kantor gubernur. Ketiganya adalah PT Jateng Agro Berdikari atau JTAB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT, dan PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP.
Pertemuan itu menjadi ajang untuk menilai arah kerja dan mendorong langkah pemasaran yang lebih jelas. Luthfi meminta ada perbaikan dalam komunikasi publik dan pendekatan bisnis agar perusahaan daerah bisa bergerak lebih efektif.
Jejaring usaha disebut jadi kunci
Salah satu penekanan utama Luthfi adalah pentingnya hubungan yang konsisten dengan para pemangku kepentingan. Ia mendorong manajemen BUMD untuk segera menjalin kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Jawa Tengah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi, serta Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRAFS.
Menurutnya, jejaring seperti itu membantu BUMD membaca kebutuhan pasar dengan lebih tepat. Dengan cara tersebut, perusahaan daerah tidak hanya menunggu peluang datang, tetapi juga ikut membangun ruang kerja sama yang bisa menghasilkan bisnis baru.
Kinerja direksi dan komisaris ikut disorot
Dorongan untuk memperluas jejaring juga dibarengi dengan peringatan soal kinerja. Luthfi menyampaikan bahwa posisi komisaris maupun direktur utama dapat dievaluasi jika tidak mampu bekerja optimal atau tidak memenuhi target setoran.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa ukuran utama dalam pengelolaan BUMD tetap berada pada hasil bisnis. Pemerintah provinsi ingin perusahaan daerah bekerja lebih disiplin dan benar-benar memberi kontribusi bagi kas daerah.
JTAB dipuji karena peran sosialnya
Di tengah dorongan peningkatan kinerja, Luthfi juga memberi apresiasi kepada PT Jateng Agro Berdikari. Perusahaan itu dinilai ikut membantu meredam inflasi daerah melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Puluhan kios JTAB juga disebut berperan menjaga ketersediaan dan kestabilan harga sembako di desa. Peran tersebut memperlihatkan bahwa BUMD tidak hanya dituntut mencari keuntungan, tetapi juga hadir langsung dalam persoalan ekonomi masyarakat.
Arah penguatan PAD lewat BUMD
Pendorongan stakeholder management menandai arah baru dalam penguatan PAD Jawa Tengah. BUMD kini ditempatkan sebagai bagian penting dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Dengan tuntutan itu, kemampuan direksi membangun komunikasi, memperluas jaringan, dan menjaga kerja sama menjadi faktor yang menentukan. BUMD di Jawa Tengah pun didorong untuk lebih lincah, lebih produktif, dan lebih aktif membuka ruang pertumbuhan yang mendukung kebutuhan fiskal daerah serta kepentingan ekonomi masyarakat.
Source: humasindonesia.id