Burkina Faso memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis dan memberlakukan keputusan itu seketika. Langkah ini diambil setelah pemerintah setempat menilai kembali seluruh hubungan bilateral kedua negara.
Dalam pernyataan resminya, Burkina Faso menyebut hubungan dengan Prancis tidak lagi berjalan dalam kerangka saling menghormati, kepercayaan timbal balik, non-intervensi, dan kedaulatan nasional. Pemerintah menilai syarat dasar untuk mempertahankan relasi semacam itu sudah tidak terpenuhi.
Tuduhan terhadap Prancis menjadi titik penting
Otoritas Burkina Faso menuduh Prancis menjalankan aktivisme yang terus-menerus dan dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional negara itu. Mereka juga menduga ada dukungan terhadap jaringan yang disebut subversif serta kelompok teroris yang dikaitkan dengan kekerasan di Burkina Faso dan kawasan Sahel.
Pemerintah menegaskan sikapnya terhadap apa yang mereka nilai sebagai upaya dominasi asing. Dalam pernyataan tersebut, Burkina Faso menyebut bahwa dihadapkan pada ambisi imperialis yang bertujuan mendominasi negara dan menundukkan rakyat, mereka memilih tanggung jawab dan kedaulatan.
Relasi antarmasyarakat tetap dibedakan dari hubungan diplomatik
Meski hubungan diplomatik diputus, pemerintah menekankan bahwa keputusan itu hanya menyentuh kerangka kelembagaan antara kedua negara. Ikatan historis, kemanusiaan, budaya, dan sosial antara masyarakat Burkina Faso dan Prancis dinyatakan tetap tidak berubah.
Burkina Faso juga menyatakan komitmen untuk melindungi warga negara Prancis yang tinggal di wilayahnya. Otoritas setempat meminta masyarakat menunjukkan tanggung jawab, pengendalian diri, dan kesadaran sipil terhadap warga asing, sekaligus menaati hukum nasional secara ketat.
Arah politik luar negeri mulai dibentuk ulang
Keputusan ini sekaligus memperlihatkan pergeseran arah kebijakan luar negeri Burkina Faso. Pemerintah menyatakan ingin memperluas kemitraan, memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, dan membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara lain.
Di sisi lain, Burkina Faso tetap menyatakan terbuka untuk berdialog dengan komunitas internasional. Namun, syarat yang ditekankan tetap sama, yakni penghormatan, timbal balik, dan kesetaraan kedaulatan negara.