Sekitar 40 ribu buruh asal Jawa Barat bersiap menuju kawasan Monumen Nasional, Jakarta, untuk mengikuti aksi peringatan Hari Buruh atau May Day. Gelombang masa itu menjadi salah satu mobilisasi besar dari daerah ke ibu kota, dengan membawa isu yang jauh melampaui perayaan seremonial.
Di tengah rencana aksi tersebut, buruh Jawa Barat menyoroti tekanan yang masih dirasakan pekerja di sektor industri. Mereka menempatkan PHK, melemahnya daya beli, derasnya barang impor, dan lambatnya hilirisasi sebagai masalah utama yang perlu segera direspons pemerintah.
Tekanan di Industri Belum Mereda
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhammad Sidarta menilai kondisi industri nasional masih jauh dari aman. Ia menyebut pekerja masih berada dalam situasi penuh ketidakpastian, meski ada indikator ekonomi yang tampak membaik di permukaan.
Menurut Sidarta, yang terjadi di lapangan menunjukkan hal berbeda. Banyak perusahaan tetap mengambil langkah efisiensi dan mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga kegelisahan buruh belum hilang.
“Kita tidak sedang baik-baik saja. Industri masih tertekan, pekerja cemas, daya beli turun,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan bahwa May Day bagi buruh Jawa Barat bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk mengingatkan pemerintah tentang keadaan riil di tempat kerja.
PHK Tidak Selalu Tampil dalam Bentuk Massal
Tekanan terhadap pekerja, menurut Sidarta, tidak selalu hadir sebagai pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Bentuk lain juga muncul dan sama-sama menekan kehidupan buruh.
Ia menyoroti pengurangan jam kerja, pemotongan pendapatan, serta kontrak yang tidak diperpanjang sebagai tanda-tanda melemahnya stabilitas kerja. Situasi seperti ini, kata dia, dapat merembet ke konsumsi rumah tangga karena pendapatan pekerja ikut tertekan.
Jika konsumsi melemah, dampaknya bisa meluas ke aktivitas ekonomi yang lebih besar. Karena itu, serikat buruh di Jawa Barat menilai pemerintah perlu membaca sinyal-sinyal tersebut dengan lebih serius.
Barang Impor dan Hilirisasi Masuk Daftar Sorotan
Selain persoalan PHK dan efisiensi, buruh Jabar juga menaruh perhatian pada derasnya arus barang impor. Mereka menilai pasar terlalu longgar terhadap produk luar negeri, sementara industri lokal berjuang mempertahankan produksi.
Sidarta mempertanyakan ruang bagi tenaga kerja lokal jika industri dalam negeri terus terhimpit oleh barang dari luar. Dalam pandangan buruh, kebijakan yang tidak berpihak pada produksi nasional berisiko melemahkan ketahanan sektor padat karya.
Di sisi lain, hilirisasi juga menjadi isu yang dibawa ke Monas. Buruh mendorong agar hilirisasi benar-benar menghasilkan manfaat bagi penyerapan tenaga kerja, bukan berhenti sebagai slogan tanpa dampak nyata bagi pekerja.
Sejumlah Usulan Dibawa ke Aksi May Day
Dalam momentum peringatan Hari Buruh itu, SPSI Jawa Barat menyiapkan sejumlah usulan kebijakan untuk pemerintah. Di antaranya revisi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta pemberian insentif bagi industri padat karya.
Mereka juga menekankan perlunya percepatan hilirisasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Bagi buruh, pertumbuhan industri harus terasa langsung manfaatnya di kalangan pekerja, bukan hanya tampak baik di atas kertas.
Aksi di Monas juga diharapkan menjadi ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan buruh. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dipandang penting agar aspirasi pekerja dari berbagai daerah bisa didengar secara langsung di satu forum yang sama.
Dengan membawa isu PHK, impor, daya beli, dan hilirisasi ke Jakarta, buruh Jawa Barat ingin menunjukkan bahwa tekanan di sektor industri masih menjadi persoalan yang belum selesai. Mereka menunggu respons kebijakan yang benar-benar mampu menjaga pekerja tetap aman di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menekan.
