Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat mengakses bantuan uang tunai sementara melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP dari Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan. Manfaatnya mencapai 60 persen dari upah selama 3 bulan pertama dan 30 persen untuk 3 bulan berikutnya, dengan batas maksimal upah Rp5.000.000.
Skema ini memberi ruang bagi pekerja untuk bertahan dalam masa transisi setelah PHK. Selain uang tunai, peserta juga memperoleh akses bursa kerja serta pelatihan kerja untuk reskilling dan upskilling.
Besaran manfaat dan masa pencairan
JKP dirancang sebagai bantalan finansial sementara, bukan bantuan sekali bayar. Total masa manfaatnya paling lama 6 bulan, dengan pencairan bertahap sesuai ketentuan program.
Pada 3 bulan pertama, peserta menerima 60 persen dari upah yang dihitung sampai batas maksimal Rp5.000.000. Setelah itu, manfaat turun menjadi 30 persen untuk 3 bulan berikutnya.
| Periode | Besaran Manfaat | Batas Upah | Masa |
|---|---|---|---|
| 3 bulan pertama | 60 persen dari upah | Rp5.000.000 | 3 bulan |
| 3 bulan berikutnya | 30 persen dari upah | Rp5.000.000 | 3 bulan |
Syarat utama yang harus dipenuhi
Program ini hanya berlaku bagi pekerja yang memenuhi kualifikasi tertentu. Peserta harus WNI, belum berusia 54 tahun saat mendaftar, dan memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam rentang 24 bulan sebelum PHK.
Status kepesertaan jaminan sosial juga menjadi penentu. Untuk pekerja di perusahaan besar atau menengah, kepesertaan yang dibutuhkan meliputi JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM.
Untuk perusahaan kecil atau mikro, syarat kepesertaan lebih ringkas, yakni JKN, JKK, JHT, dan JKM. Selain itu, hubungan kerja harus resmi, baik dalam bentuk PKWT maupun PKWTT.
| Kelompok Pekerja | Kepesertaan Wajib | Status Kerja |
|---|---|---|
| Perusahaan besar atau menengah | JKN, JKK, JHT, JP, JKM | PKWT atau PKWTT |
| Perusahaan kecil atau mikro | JKN, JKK, JHT, JKM | PKWT atau PKWTT |
Dokumen dan data yang perlu disiapkan
Selain memenuhi syarat kepesertaan, pekerja juga perlu memiliki akun SIAPkerja aktif. Laporan PHK harus sudah diajukan, disertai surat pernyataan bersedia bekerja kembali dan rekening bank aktif.
Dokumen pendukung tersebut menjadi bagian penting agar proses pencairan tidak terhambat. Karena itu, kelengkapan data perlu dipastikan sejak awal sebelum pengajuan dilakukan.
Siapa yang tidak berhak menerima
Tidak semua pekerja yang berhenti bekerja otomatis berhak atas manfaat ini. Bantuan tidak berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau pekerja PKWT yang masa kerjanya habis sesuai kontrak resmi.
Ketentuan itu membuat JKP lebih fokus pada pekerja yang kehilangan pekerjaan di luar pilihan pribadi. Status PHK dan riwayat kepesertaan menjadi titik utama dalam proses verifikasi manfaat.
Fokus pada pemulihan kerja
JKP tidak hanya memberi dana tunai, tetapi juga mendorong pemulihan kerja setelah PHK. Dengan kombinasi bantuan uang, akses bursa kerja, dan pelatihan, program ini ditujukan agar pekerja tetap punya peluang kembali bekerja.
Bagi penerima manfaat, ketepatan administrasi menjadi kunci agar bantuan bisa segera diproses. Program ini menempatkan perlindungan sementara dan peluang kerja baru dalam satu skema yang saling melengkapi.