Pemerintah China menolak keras tuduhan Donald Trump yang menyebut Beijing memperoleh 220 juta data pemilih Amerika Serikat sejak siklus pemilu 2020. Beijing menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar fakta dan digunakan untuk merusak citra China.
Penolakan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing pada Jumat. Ia menegaskan China tidak memiliki kepentingan untuk memengaruhi proses politik maupun pemilu di Amerika Serikat.
Tuduhan Trump muncul ketika ia menyoroti keamanan data dan integritas pemilu Amerika Serikat. Ia menyebut dugaan pengambilan data pemilih itu sebagai kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah.
Trump juga mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen dalam pidato utama yang disiarkan secara nasional pada jam tayang utama. Menurutnya, dokumen tersebut menunjukkan adanya campur tangan asing yang luas serta kerentanan serius dalam sistem pemilu AS.
Penegasan Sikap Beijing
Lin Jian menyatakan tuduhan mengenai keterlibatan China dalam pemilu AS bukan isu baru. Menurut dia, klaim serupa telah berulang kali muncul tanpa didukung bukti yang memadai.
“Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan China,” kata Lin kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa China menjalankan prinsip tidak mencampuri urusan internal negara lain.
Menurut Lin, Beijing tidak tertarik untuk ikut menentukan hasil pemilu di Amerika Serikat. Ia juga menolak seluruh tuduhan yang mengaitkan China dengan upaya memengaruhi peluang elektoral Trump.
“China berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. China tidak tertarik untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya,” ujar Lin.
Klaim yang Dihubungkan dengan Laporan CIA
Dalam penyampaiannya, Trump turut mengutip laporan CIA yang disebut berkaitan dengan situasi pada pertengahan 2018. Saat itu, Trump sedang menjalani masa jabatan pertamanya sebagai presiden Amerika Serikat.
Menurut Trump, laporan tersebut menyebut Partai Komunis China memiliki kebijakan untuk memanfaatkan seluruh elemen di dalam dan luar negeri yang menentangnya. Ia menyatakan langkah itu diarahkan untuk mengurangi potensi perolehan suaranya pada pemilu 2020.
Trump juga menyebut dugaan upaya tersebut dapat ditujukan untuk mendorong dirinya mengundurkan diri atau menghambat peluangnya kembali terpilih. China membantah klaim itu secara keseluruhan melalui pernyataan Lin Jian.
| Periode | Peristiwa yang Disebut |
|---|---|
| Pertengahan 2018 | Trump mengutip laporan CIA mengenai kebijakan Partai Komunis China yang disebut terkait penentangan terhadap dirinya. |
| Siklus pemilu 2020 | Trump menuduh China memperoleh 220 juta data pemilih AS dan berupaya memengaruhi peluang elektoralnya. |
| November 2026 | Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pemilu paruh waktu. |
China Menyoroti Rekam Jejak Washington
Alih-alih hanya membantah, Lin juga mempertanyakan peran Amerika Serikat terhadap negara lain. Ia menyinggung dugaan pengawasan jangka panjang yang dilakukan Washington terhadap pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat di berbagai negara.
Lin mempertanyakan pihak yang selama ini dinilai bertindak sewenang-wenang dalam urusan domestik negara lain. Ia juga menyoroti risiko pengawasan tanpa pandang bulu terhadap keamanan data warga negara asing dalam skala besar.
Pernyataan balasan itu memperlihatkan bahwa polemik tidak hanya berpusat pada tuduhan terhadap China. Beijing mengarahkan perhatian pada catatan tindakan Amerika Serikat di luar wilayahnya sendiri.
Menurut laporan Viva, pernyataan Trump mengenai dugaan keterlibatan China disampaikan bersamaan dengan penekanan terhadap ancaman bagi sistem pemilu AS. Di sisi lain, China tetap mempertahankan posisi bahwa tidak pernah ada intervensi Beijing dalam pemilu Amerika Serikat.
Isu Muncul Menjelang Pemilu Paruh Waktu
Polemik tersebut mencuat menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Agenda itu membuat isu keamanan data, pengaruh asing, dan kepercayaan terhadap proses pemilu kembali mendapat perhatian.
Trump menempatkan dugaan kerentanan pemilu sebagai persoalan utama dalam narasinya. Namun, China melalui Kementerian Luar Negerinya tetap menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak didukung fakta.
Perbedaan pernyataan dari kedua pihak menunjukkan tajamnya ketegangan politik antara Washington dan Beijing. Hingga pernyataan itu disampaikan, tidak ada bukti tambahan dalam laporan yang menjelaskan rincian dugaan penguasaan 220 juta data pemilih tersebut.
