Dorongan Gedung Putih untuk meloloskan Digital Asset Market Clarity Act sebelum 4 Juli kini memasuki fase yang paling menentukan. Tenggat itu dipandang bukan hanya sebagai target kerja legislatif, tetapi juga sebagai ujian apakah Washington mampu menetapkan aturan aset digital sebelum momentum politiknya menipis.
Di balik tekanan waktu tersebut, ada pertarungan yang belum benar-benar selesai antara industri kripto dan kelompok perbankan. Pemerintahan melihat rancangan aturan ini sebagai cara menjaga Amerika Serikat tetap memimpin di sektor aset digital, karena tanpa standar sendiri, pihak lain yang akan lebih dulu menyusun aturannya.
Jadwal yang dipadatkan
Patrick Witt, direktur eksekutif President’s Council of Advisors for Digital Assets, mengatakan Gedung Putih menargetkan markup di Senate Banking Committee pada bulan ini. Setelah itu, pemungutan suara di Senat diharapkan berlangsung pada Juni sebelum DPR memberi persetujuan akhir sebelum 4 Juli.
Witt mengakui jadwal tersebut sangat sempit, tetapi ia menilai jalur pembahasan masih mungkin ditempuh. Bagi Gedung Putih, kepastian waktu menjadi penting karena setiap penundaan dapat mengurangi peluang politik untuk menuntaskan rancangan undang-undang itu.
Kompromi stablecoin mengubah arah
Peluang Clarity Act disebut membaik setelah Senator Thom Tillis dari North Carolina dan Senator Angela Alsobrooks dari Maryland mencapai kompromi pada Jumat terkait ketentuan imbal hasil stablecoin. Kesepakatan itu melarang imbal hasil yang setara dengan simpanan bank, tetapi masih mengizinkan hadiah berbasis aktivitas yang terkait dengan belanja.
Witt menyebut kompromi itu sebagai titik tengah yang membuat kedua kubu sama-sama tidak puas. Menurut dia, justru situasi seperti itulah yang menunjukkan kompromi yang tepat karena industri kripto dan bank sama-sama menanggung konsekuensinya secara seimbang.
Optimisme dari industri, kehati-hatian dari Senat
Dari sisi industri, Paul Grewal selaku chief legal officer Coinbase mengatakan pada Rabu bahwa ia sangat yakin Clarity Act akan lolos pada musim panas ini. Ia juga mendesak kelompok perbankan agar tidak merusak peluang yang sudah semakin dekat.
Namun, nada yang lebih hati-hati masih terdengar dari sejumlah tokoh Senat. Ketua Senate Banking Committee Tim Scott pekan lalu menyebut RUU itu sudah berada di “red zone”, sementara Senator Kirsten Gillibrand memperkirakan pengesahan baru bisa selesai pada pekan pertama Agustus jika semua berjalan lancar.
Tekanan politik belum mereda
Meski ada dorongan baru, jalur pengesahan tetap dibayangi riwayat kebuntuan sebelumnya. Upaya meloloskan RUU ini sempat tersendat karena kepentingan kripto dan perbankan belum menemukan titik temu dalam isu-isu utama.
Ripple CEO Brad Garlinghouse menilai dua pekan ke depan sangat krusial. Ia memperingatkan bahwa jika markup di Senat tidak segera terjadi, peluang lolosnya RUU itu akan turun tajam seiring meningkatnya tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu.
Kini perhatian tertuju pada apakah Komite Perbankan Senat dapat bergerak sesuai target bulan ini. Jika itu terjadi, Gedung Putih masih melihat peluang membawa Clarity Act sampai ke garis akhir sebelum 4 Juli, meski jalan yang tersisa tetap sempit dan penuh negosiasi.