Kementerian Keuangan kini mengubah cara kerja agar dana pemulihan bencana di Sumatera tidak lagi tertahan di meja administrasi. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dokumen dari kementerian dan lembaga tidak akan dibiarkan menunggu tanpa tindak lanjut jika masih ada kekurangan berkas.
Langkah ini diarahkan untuk memotong hambatan yang selama ini lebih sering muncul dari sisi kelengkapan pengajuan. Dengan pola baru tersebut, percepatan penanganan anggaran bencana diharapkan lebih cepat sampai ke kebutuhan lapangan.
Dokumen yang belum lengkap tidak akan dibiarkan
Purbaya menyebut Kementerian Keuangan tidak akan lagi berhenti pada posisi menunggu pengajuan masuk. Jika ada dokumen yang belum lengkap, jajaran terkait akan langsung diminta melengkapi berkas agar proses pencairan tidak tertahan terlalu lama.
Ia menilai pola lama membuat pengajuan berjalan tanpa tindak lanjut yang cukup. Akibatnya, dana yang sudah disiapkan tidak segera bergerak untuk mendukung kebutuhan pemulihan.
Karena itu, direktur jenderal di Kementerian Keuangan diminta terus mengecek setiap pengajuan yang masuk. Mereka juga diminta segera menghubungi kementerian atau lembaga terkait bila masih ada kekurangan dalam dokumen.
Dana efisiensi Rp60 triliun sudah disiapkan
Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga senilai Rp 60 triliun. Dana itu disiapkan untuk pemulihan dampak bencana di Sumatera.
Namun, dana tersebut belum terserap penuh karena penggunaannya terbagi untuk tiga kebutuhan pembangunan infrastruktur. Purbaya menjelaskan dana itu sudah disiapkan sejak akhir tahun lalu, tetapi realisasinya pada tahun ini lebih kecil dari perkiraan awal.
Menurutnya, pembagian untuk tiga pos infrastruktur membuat serapan anggaran tidak bergerak secepat yang diharapkan. Situasi itu membuat percepatan pencairan menjadi semakin penting.
Pemulihan masih dibahas di tingkat DPR
Di sisi lain, DPR menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Sumatera. Rapat itu membahas situasi terkini serta perkembangan pembangunan, dan dihadiri sejumlah menteri terkait serta pihak kepolisian.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat tersebut. Forum itu digunakan untuk menyelaraskan langkah lintas lembaga agar proses pemulihan pascabencana bisa berjalan lebih cepat dan lebih terarah.
Di tengah pembahasan itu, kelancaran penyaluran anggaran dan kesiapan dokumen administrasi tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah berharap pola baru di Kementerian Keuangan bisa membuat hambatan birokrasi tidak lagi menahan dana pemulihan terlalu lama.