Kritik paling keras terhadap satu dasawarsa pemerintahan Joko Widodo datang dari dua arah sekaligus, yakni demokrasi dan ekonomi. Dari sisi demokrasi, ruang kebebasan dinilai menyempit, sementara dari sisi ekonomi kebijakan disebut ikut memupuk rente dan memperlebar ketimpangan.
Pandangan itu mengemuka dalam peluncuran dan diskusi buku Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia di Kampus Fisipol UGM. Dalam forum tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani, menilai gejala yang terlihat hari ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari praktik kekuasaan yang menguat perlahan selama sepuluh tahun.
Demokrasi kian formal, kritik makin terhimpit
Amalinda menyoroti menyusutnya ruang bagi kebebasan berpendapat sebagai dampak yang paling terasa dari periode tersebut. Ia mengaitkannya dengan semakin sulitnya suara kritis tumbuh, baik di ruang publik maupun di lingkungan akademik.
Ia juga menyinggung istilah “inflasi pakar” yang pernah digunakan penguasa untuk mereduksi posisi akademisi. Cara seperti itu, menurutnya, menunjukkan kecenderungan membungkam kritik, termasuk kritik dari kampus yang semestinya menjadi ruang dialektika gagasan.
Dalam pandangannya, penurunan kualitas demokrasi berjalan seiring dengan menguatnya dominasi politik. Kondisi itu membuat demokrasi kehilangan daya koreksi secara perlahan, karena ruang sipil mengecil dan suara yang berseberangan semakin terdesak.
Amalinda juga melihat ada pergeseran cara kerja kekuasaan yang makin mendekati pola otoriter. Ia menyebut manipulasi aturan main dilakukan secara terbuka, sehingga demokrasi cenderung bergeser dari substansi menjadi sekadar tampilan prosedural.
Menurut dia, ukuran seperti persepsi publik dan hasil jajak pendapat kerap dijadikan barometer utama dalam mengambil langkah politik. “Bagaimana persepsi publik, bagaimana rating kumpul terhadap Jokowi itu selalu menjadi barometer bagi sikap-sikap dia, tindakan-tindakan dia,” kata Amalinda.
Kebijakan ekonomi dinilai memupuk rente
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memberikan penilaian keras terhadap arah kebijakan selama pemerintahan Jokowi. Ia menyebut kebijakan ekonomi cenderung menumbuhkan rente sekaligus memperlebar jurang antara kelompok kaya dan masyarakat luas.
Bhima mengutip data bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia kini setara dengan kekayaan 50 juta warga lainnya. Menurut dia, angka itu menunjukkan ketimpangan ekstrem yang membuat kelompok miskin makin terdesak, sementara kelas menengah ikut turun.
“Jokowi memupuk ketimpangan lewat rente. Tahun 2024, lima puluh orang yang paling kaya ini kekayaannya setara lima puluh juta orang Indonesia,” ujarnya. Pernyataan itu dipakai Bhima untuk menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan pemerataan.
Hilirisasi nikel juga ikut disorot
Bhima juga mengkritik hilirisasi nikel yang selama ini kerap dipromosikan sebagai simbol kedaulatan sumber daya alam. Menurut dia, klaim tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas karena eksploitasi justru makin besar dan membuka ruang bagi pemburu rente.
Ia bahkan menyebut Indonesia kini mulai mengimpor bijih nikel dari luar negeri, termasuk dari Filipina. “Nikelnya yang masih setengah mentah dikirim ke luar, hari ini kita impor dari Filipina,” ujarnya.
Bagi Bhima, fakta itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola sumber daya, terlebih jika dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan pengerukan wilayah-wilayah kecil. Sorotan tersebut memperkuat kritik bahwa hilirisasi belum tentu menghasilkan manfaat struktural yang merata bagi publik.
Ketimpangan ikut memicu reaksi sosial
Bhima menghubungkan ketimpangan ekonomi dengan munculnya pemiskinan struktural di masyarakat. Dari situ, ia melihat tumbuhnya kelompok reaksioner kanan yang berbasis agama, sementara ruang bagi masyarakat sipil kritis justru makin sempit.
Ia menyebut masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, dan bantuan hukum kerap berhadapan dengan kelompok ormas. Situasi itu, menurutnya, memperlihatkan bahwa dampak kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka, tetapi juga memengaruhi konflik sosial dan pergeseran politik di akar rumput.
“Kalau kita lihat reaksioner kanan meningkat berbasiskan agama pada zaman Jokowi, itu adalah hasil dari ketimpangan,” kata Bhima. Pernyataan tersebut menempatkan ketimpangan sebagai salah satu faktor yang ikut membentuk relasi sosial dalam satu dekade terakhir.
Solidaritas warga dinilai jadi penyangga utama
Di tengah kritik terhadap arah demokrasi dan ekonomi, Amalinda menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil. Ia menilai solidaritas antarkelompok warga menjadi kunci untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dalam situasi politik yang tidak ringan.
Ia mendorong warga untuk saling terhubung, membangun jejaring, dan membentuk ekosistem perlawanan yang sehat. Bagi Amalinda, kekuatan semacam itu diperlukan agar otoritarianisme tidak terus merayap dan menekan ruang partisipasi publik.
“Solidaritas, saling bertemu, saling berjejaring, saling membentuk ekosistem itu adalah kunci bagi masyarakat sipil,” kata Amalinda. Dalam konteks itu, ruang warga dinilai tetap harus dijaga agar bisa mengawasi arah kebijakan dan merawat demokrasi yang tidak makin menyusut.
Source: www.suara.com
