Dorongan untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat kembali menguat saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa anggaran fiskal dan fasilitas publik tidak boleh terkonsentrasi di satu kota saja. Ia menekankan bahwa distribusi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus menjangkau seluruh daerah agar pembangunan terasa adil.
Pandangan itu mengemuka dalam halal bihalal DPW Partai NasDem Jawa Barat yang sekaligus menjadi ruang konsolidasi internal kader. Dalam forum tersebut, NasDem Jabar menampilkan dua agenda yang berjalan beriringan, yaitu menjaga kekompakan organisasi dan merespons kebutuhan pembangunan daerah yang lebih merata.
Konsolidasi untuk menjaga mesin partai tetap solid
Ketua DPW NasDem Jabar Muhammad Rachmat memandang pertemuan itu jauh melampaui tradisi saling bermaafan setelah hari raya. Menurut dia, kebersamaan justru menjadi fondasi agar partai tetap rapi, solid, dan efektif bergerak di Jawa Barat.
Rachmat menilai penguatan internal dibutuhkan supaya hubungan antarlembaga partai di daerah tetap kompak. Ia melihat soliditas sebagai modal utama untuk menghadapi dinamika politik sekaligus menjaga ritme kerja organisasi di lapangan.
Karena itu, halal bihalal tersebut juga menjadi sarana untuk merapatkan barisan di seluruh tingkatan kepengurusan. Langkah itu dipandang penting agar arah kerja kader berjalan seragam dan tidak kehilangan kekuatan kolektif.
Pesan pemerataan dari pemerintah provinsi
Kehadiran Dedi Mulyadi dalam acara itu memberi bobot tambahan pada agenda silaturahmi NasDem Jabar. Dalam sambutannya, ia mengajak semua pihak melihat pembangunan Jawa Barat dari sudut keadilan yang lebih luas.
Dedi menyampaikan empat hal yang perlu diperhatikan bersama, yakni distribusi ekonomi, pemerataan infrastruktur, kesetaraan layanan pendidikan, dan akses kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak seharusnya menumpuk pada satu kawasan.
“Pembangunan di Jawa Barat harus mencerminkan rasa keadilan sehingga anggaran fiskal dan fasilitas publik tidak menumpuk di satu kota saja, melainkan tersebar merata ke seluruh daerah,” kata Dedi Mulyadi. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerataan bukan sekadar slogan, melainkan ukuran yang harus terlihat dalam kebijakan.
Sinergi politik dan agenda layanan publik
Bagi NasDem Jabar, pernyataan Gubernur Jawa Barat itu dinilai sejalan dengan semangat partai. Rachmat melihat arah pembangunan yang menekankan pemerataan memang dekat dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Ia juga menyinggung peran Fraksi NasDem di DPRD yang selama ini ikut menyelaraskan gagasan pembangunan daerah. Posisi itu disebut menjadi bagian dari komitmen partai untuk mendukung kebijakan yang mendorong kesetaraan layanan publik.
Dukungan NasDem terhadap program pemerintah pun diarahkan pada sektor yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Transportasi dan fasilitas kesehatan menjadi contoh bidang yang dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan tidak berhenti di wilayah tertentu.
Pertemuan di Jawa Barat itu memperlihatkan upaya NasDem menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memperkuat struktur internal partai dan memastikan agenda politik tetap dekat dengan persoalan nyata masyarakat. Di tengah dorongan agar layanan publik lebih setara, pesan pemerataan yang dibawa dalam halal bihalal tersebut menjadi penanda bahwa kerja politik dan pembangunan daerah diposisikan untuk saling menguatkan.
Source: www.metrotvnews.com