ASEAN kini menempatkan DEFA sebagai salah satu agenda paling penting untuk membentuk pasar digital regional yang lebih terhubung. Jika seluruh proses berjalan sesuai target, kawasan ini akan segera memiliki kerangka ekonomi digital bersama yang lebih terarah dan lebih siap menghadapi persaingan global.
Dorongan itu terlihat dari pembahasan yang sudah masuk fase akhir di forum ASEAN Economic Community Council atau AECC Meeting ke-27. Pertemuan yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026 di Cebu, Filipina, itu dihadiri pejabat ekonomi dari seluruh negara anggota, termasuk Filipina, Singapura, dan Timor-Leste.
Di forum tersebut, ASEAN kembali menunjukkan keinginan bersama untuk mempercepat penyelesaian Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Kerangka ini diposisikan sebagai instrumen penting untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan dan memperluas kerja sama lintas negara anggota.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pekerjaan teknis pada teks DEFA tidak boleh berhenti hanya karena pembahasannya belum sepenuhnya final. Ia menyampaikan bahwa teks tersebut perlu segera diselesaikan sambil tetap dilakukan peninjauan berkala mengikuti dinamika ekonomi digital.
Jadwal yang terus dikejar
Target berikutnya berada pada penandatanganan perjanjian saat KTT ASEAN pada November 2026. Setelah itu, masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan menuntaskan proses ratifikasi dalam waktu 180 hari.
Tahap ratifikasi menjadi penentu cepat atau lambatnya kesepakatan ini benar-benar diterapkan di kawasan. Karena itu, penyelesaian politik dan teknis DEFA terus dikejar agar manfaatnya bisa segera terasa.
Indonesia juga melihat jadwal itu sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Selain itu, DEFA disebut mendukung aksesi OECD melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber.
Peluang pasar digital yang lebih besar
Sejak awal, DEFA dirancang sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia. Inisiatif ini diluncurkan saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023 dengan harapan Asia Tenggara dapat menjadi pusat digital yang lebih kuat dan saling terhubung.
Skala peluangnya dinilai besar. Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif berpotensi mendorong nilai ekonomi digital ASEAN dari USD1 triliun pada 2030 menjadi USD2 triliun.
Proyeksi itu menunjukkan besarnya peran perjanjian ini bila implementasinya berjalan efektif. Dengan kata lain, DEFA bukan hanya soal aturan regional, tetapi juga soal pembukaan pasar yang jauh lebih luas bagi kawasan.
Manfaat yang dibidik Indonesia
Bagi Indonesia, DEFA dipandang membawa manfaat yang konkret di banyak sisi. Airlangga menyebut perjanjian ini dapat memperkuat kebijakan yang selaras dengan praktik internasional sekaligus menarik investasi di sektor teknologi tinggi.
Di saat yang sama, DEFA juga dinilai bisa memperkuat kedaulatan data nasional dan membangun ekosistem digital yang lebih inklusif. Manfaat itu tidak hanya ditujukan untuk level pemerintah, tetapi juga untuk pelaku usaha yang bergerak di ruang digital.
UMKM menjadi salah satu pihak yang diharapkan mendapat ruang lebih besar. Melalui DEFA, usaha kecil dan menengah dipandang berpeluang masuk ke pasar digital regional yang lebih kompetitif dan lebih terhubung.
Dengan pembahasan yang sudah berada di tahap akhir, DEFA kini menjadi salah satu agenda kunci ASEAN dalam menentukan arah ekonomi digital kawasan beberapa tahun ke depan. Bagi negara-negara anggota, kesepakatan ini dapat membuka jalan menuju pasar digital yang lebih besar dan lebih siap menghadapi perubahan ekonomi global.
Source: www.suara.com
