Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai menguat setelah namanya disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Pengusaha rokok HRM Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menilai situasi ini tidak bisa diperlakukan sebagai urusan biasa.
Menurut Gus Lilur, pejabat setingkat direktur jenderal semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara dan menertibkan tata kelola cukai. Ia menilai perkara yang muncul di pengadilan menunjukkan persoalan yang lebih dalam, bukan sekadar soal penindakan rokok ilegal.
Nama Djaka muncul dalam sidang KPK
Sorotan terhadap Djaka Budhi Utama berawal dari sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode “BC1” pada amplop cokelat yang diberikan berkala disebut merujuk kepada Djaka Budhi Utama. Jaksa juga membeberkan dugaan aliran dana Rp3 miliar per bulan yang disebut diberikan tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026, dengan total Rp21 miliar.
Selain itu, KPK turut mengungkap dugaan penerimaan lain sebesar 213.600 dolar Singapura atau hampir Rp3 miliar yang disebut mengalir kepada Djaka Budhi Utama. Bagi Gus Lilur, rangkaian informasi di ruang sidang itu terlalu serius untuk diabaikan begitu saja.
Penindakan rokok ilegal dinilai tidak menyentuh akar masalah
Di tengah tekanan tersebut, Djaka Budhi Utama juga tampil dalam konferensi pers terkait penindakan rokok ilegal. Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan penyitaan 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR KM 35,8.
Barang sitaan itu disebut bernilai Rp13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar. Namun Gus Lilur menilai langkah itu belum menyentuh sumber persoalan di tubuh Bea Cukai.
Ia menyebut penindakan yang berhenti pada penangkapan truk di jalan hanya tampak sebagai pertunjukan. Dalam pandangannya, konferensi pers semacam itu lebih mirip selebrasi tanpa esensi ketimbang penegakan hukum yang benar-benar tuntas.
Desakan agar Presiden mengganti pejabat bermasalah
Atas dasar itu, Gus Lilur meminta Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dan mencopot Djaka Budhi Utama dari kursi Dirjen Bea Cukai. Ia menegaskan bahwa pembantu Presiden harus punya integritas, keberanian, dan patriotisme, bukan menjadi beban moral bagi pemerintah.
Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya disebut akan mengambil langkah pencopotan bila bukti keterlibatan terbukti kuat. Menurut Gus Lilur, keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah cukup untuk memunculkan evaluasi serius dari pemerintah.
Gus Lilur mengatakan pejabat publik tidak boleh sibuk membangun panggung tetapi gagal menyelesaikan masalah. Ia menilai negara membutuhkan pejabat yang bekerja sampai ke akar persoalan, bukan yang hanya mempercantik kegagalan lewat konferensi pers.
Figur lain yang ikut disebut layak dipertimbangkan
Dalam pernyataannya, Gus Lilur juga mendorong Presiden mempertimbangkan sosok lain yang dinilai lebih berintegritas. Ia menyebut Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai contoh figur yang layak diberi ruang pengabdian.
Menurut dia, Presiden justru bisa merangkul tokoh yang selama ini dianggap berseberangan tetapi memiliki kredibilitas dan keberanian. Langkah itu, kata Gus Lilur, dapat memperkuat kepentingan negara sekaligus mengurangi kegaduhan dari pihak-pihak yang dinilai hanya membuat kebisingan.
Ia menambahkan bahwa kebijakan apa pun akan kehilangan daya jika dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas. Karena itu, menurut dia, negara memerlukan pembantu Presiden yang mampu menjaga kemuliaan republik, bukan pejabat yang dianggap mempermalukan Presiden.