Dukungan dunia usaha terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Negara Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mulai terbentuk, tetapi restu itu datang dengan satu syarat yang tegas: transparansi. Sejumlah asosiasi pengusaha yang mengikuti sosialisasi kebijakan ekspor berbasis devisa hasil ekspor dan rencana ekspor melalui DSI disebut sudah menyatakan siap bekerja sama, namun mereka juga meminta kejelasan soal badan pengatur BUMN baru itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hampir seluruh asosiasi pengusaha menyambut kebijakan tersebut secara positif. Ia menyampaikan perkembangan itu setelah melaporkan situasi terkini kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Airlangga, penerimaan dari kalangan usaha bukan sekadar bentuk persetujuan. Para asosiasi juga mulai menyiapkan langkah teknis agar kebijakan ekspor baru bisa dijalankan saat mekanismenya berlaku lebih luas.
Transparansi jadi catatan utama
Di balik dukungan yang menguat, dunia usaha tetap mengajukan perhatian penting kepada pemerintah. Mereka meminta transparansi serta penjelasan yang lebih tegas mengenai struktur kelembagaan badan pengatur BUMN yang baru dibentuk.
Masukan itu muncul dalam rangkaian dialog antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah menilai proses sosialisasi seperti ini penting agar pelaku industri memahami arah kebijakan sebelum masuk ke tahap implementasi yang lebih besar.
Sosialisasi juga menjadi cara pemerintah menjaga transisi tetap terbuka. Dengan begitu, pelaku usaha diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan mekanisme ekspor baru tanpa kebingungan terhadap peran masing-masing lembaga.
Komoditas strategis masuk skema baru
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri karena menyangkut komoditas strategis yang selama ini memiliki posisi penting dalam perdagangan nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.
Dalam aturan itu, BUMN ditetapkan sebagai eksportir tunggal untuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy. Prabowo menegaskan penjualan komoditas tersebut harus melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Skema itu menjadi dasar dari mekanisme ekspor baru yang kini sedang diperkenalkan kepada pelaku usaha. Pemerintah menempatkan DSI di pusat tata kelola ekspor sumber daya alam dan berharap implementasinya berjalan setelah dunia usaha memahami perannya.
Pertemuan dengan asosiasi masih berlanjut
Pemerintah tidak berhenti pada satu kali sosialisasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah masih terus mendengar masukan dari berbagai asosiasi.
Ia menjelaskan, pertemuan sudah dilakukan bersama asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi ke asosiasi lain. Agenda itu juga melibatkan Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, hingga pelaku batu bara.
Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pelaku industri tidak hanya tahu arah kebijakan, tetapi juga memahami posisi DSI dalam tata kelola ekspor sumber daya alam. Di sisi lain, perhatian dunia usaha terhadap transparansi dan struktur badan baru itu masih menjadi bagian penting yang harus dijawab sebelum kebijakan ini benar-benar berjalan penuh.