Penentuan masih layak atau tidak menerima bantuan sosial kini semakin bergantung pada status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemerintah menempatkan desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok yang memiliki prioritas lebih besar untuk memperoleh bantuan, sedangkan kenaikan posisi desil dapat menjadi tanda bahwa keluarga sudah tidak lagi masuk kriteria penerima.
Di saat bersamaan, Kementerian Sosial mempercepat persiapan penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang masuk ke agenda 2026. Percepatan ini membuat sebagian wilayah berpeluang menerima pencairan lebih awal secara bertahap, sehingga penerima manfaat diminta lebih cermat memantau status bantuan mereka.
Desil jadi acuan utama kelayakan
Pemakaian data desil bukan sekadar penanda administrasi. Angka tersebut dipakai pemerintah untuk membaca tingkat kesejahteraan keluarga dan menentukan apakah sebuah keluarga masih berhak menerima bantuan sosial.
Karena itu, posisi desil menjadi perhatian penting bagi Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Jika hasil pembaruan data menunjukkan posisi yang lebih tinggi, hal itu dapat mengarah pada graduasi atau penghentian bantuan karena keluarga dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Pencairan tidak langsung terlihat serempak
Meski persiapan penyaluran dipercepat, alur pencairan tetap berjalan bertahap. Setiap wilayah bisa memiliki waktu penerimaan yang berbeda karena mengikuti kesiapan penyaluran dan proses administrasi di lapangan.
Kondisi tersebut membuat saldo Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS tidak selalu langsung terisi bersamaan. Dalam banyak kasus, jeda waktu masih bisa muncul karena proses perbankan sedang berjalan normal, sehingga keterlambatan saldo tidak otomatis berarti data penerima bermasalah.
KPM tidak perlu tergesa-gesa memeriksa saldo
Penerima disarankan tidak terburu-buru melakukan pengecekan saldo KKS. Pencairan umumnya baru akan tampak sekitar 1×24 jam setelah Surat Instruksi atau SI resmi diterbitkan.
Artinya, saat penyaluran belum langsung masuk ke rekening, KPM tetap perlu memberi waktu pada proses administrasi yang sedang diproses lebih dulu. Pola ini penting dipahami agar penerima tidak salah menilai jika pencairan belum muncul pada saat yang sama di semua daerah.
Cara memastikan status desil masih sesuai
KPM dapat memeriksa posisi desil secara mandiri untuk memastikan apakah data mereka masih masuk kategori penerima. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dan berkonsultasi dengan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS NG.
Selain lewat jalur langsung, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan daring melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Langkah ini membantu penerima mengecek kesesuaian data sebelum tahapan pencairan berjalan lebih jauh.
PKH dan BPNT wajib utuh tanpa potongan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan seperti Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT harus diterima penuh oleh KPM. Tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun selama penyaluran berlangsung.
Penegasan itu juga disertai larangan pungutan dengan alasan apa pun. Karena bantuan ditujukan langsung untuk kebutuhan pokok keluarga penerima, KPM diminta segera melapor jika menemukan pemotongan dana di lapangan.
Kementerian Sosial juga mengingatkan agar KKS dijaga oleh penerima sendiri dan tidak dititipkan kepada pihak lain, termasuk pendamping bansos. Langkah ini diperlukan untuk menjaga keamanan data, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan hak bantuan tetap sampai ke KPM sesuai ketentuan.
