Pemerintah mulai memperketat arah penyaluran bantuan sosial dengan menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan utama. Melalui sistem ini, penentuan penerima bansos tidak lagi hanya bertumpu pada data yang tersebar, tetapi pada pemetaan kondisi sosial ekonomi warga yang diperbarui secara berkala.
Perubahan tersebut membuat status penerima bisa menyesuaikan kondisi terkini. Warga yang dinilai sudah lebih mampu dapat bergeser dari daftar prioritas, sementara keluarga yang masuk kelompok rentan berpeluang masuk dalam skema bantuan sesuai hasil pemutakhiran data.
DTSEN menjadi dasar penilaian baru
DTSEN disusun untuk menyatukan informasi sosial dan ekonomi dalam satu sistem nasional. Tujuannya adalah mengurangi risiko salah sasaran yang selama ini masih kerap menjadi perhatian dalam program bantuan sosial.
Dalam sistem ini, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok paling miskin, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera.
Indikator yang dipakai untuk menilai kelayakan
Penilaian penerima bansos tidak hanya mengacu pada besaran penghasilan bulanan. Pemerintah juga melihat sejumlah unsur lain yang dinilai bisa memberi gambaran lebih utuh tentang kondisi rumah tangga.
Beberapa indikator yang dipakai antara lain:
- Kepemilikan aset
- Kualitas tempat tinggal
- Tingkat pendidikan formal
- Jenis mata pencaharian
- Jumlah tanggungan keluarga
Pendekatan ini membuat penetapan penerima menjadi lebih rinci. Dengan begitu, bantuan diharapkan benar-benar mengarah kepada keluarga yang paling membutuhkan.
Kelompok yang masuk prioritas
Dalam skema baru ini, prioritas utama tetap berada pada desil 1 sampai desil 4. Desil 1 mencakup kelompok miskin ekstrem, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin.
Desil 5 masih dapat masuk pada program tertentu, terutama bantuan yang menyasar kelompok menengah ke bawah. Sementara itu, desil 6 hingga desil 10 tidak menjadi sasaran utama karena dinilai sudah berada pada kelompok menengah hingga mampu.
Tiga program yang masih menjadi andalan
Di tengah perubahan sistem pendataan, tiga program utama masih menjadi tulang punggung bantuan sosial. PKH menyasar desil 1 sampai desil 4 dengan kuota sekitar 10 juta keluarga.
BPNT menjangkau desil 1 sampai desil 5 dengan kuota 18,2 juta keluarga. Adapun PBI JKN menyasar 96,8 juta jiwa sebagai perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan.
| Program | Sasaran Desil | Kuota |
|---|---|---|
| PKH | 1–4 | sekitar 10 juta keluarga |
| BPNT | 1–5 | 18,2 juta keluarga |
| PBI JKN | 1–5 | 96,8 juta jiwa |
Penyaluran tahap kedua sudah berjalan
Penyaluran bansos tahap kedua untuk periode bantuan berikutnya sudah dimulai sejak pekan kedua April. Berdasarkan laporan di lapangan, transfer dana dan distribusi bantuan berlangsung pada rentang 11 sampai 15 April.
Namun, pencairan tidak berlangsung serentak di semua daerah. Prosesnya tetap bergantung pada kesiapan data dan administrasi masing-masing wilayah, dengan penyaluran melalui bank penyalur atau kantor pos sesuai mekanisme setempat.
Cara mengecek status penerima
Masyarakat dapat memeriksa status bansos secara mandiri melalui saluran resmi. Pemeriksaan ini penting agar warga mengetahui apakah namanya sudah tercantum dan berada di desil berapa dalam sistem.
Dua cara yang dapat digunakan adalah:
- Aplikasi resmi Cek Bansos dengan memasukkan NIK sesuai KTP.
- Situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan NIK dan kode captcha.
Hasil pengecekan akan menampilkan status penerimaan serta posisi desil yang tercatat. Jika data tidak sesuai dengan kondisi saat ini, warga dapat mengajukan pembaruan melalui fitur “Usulkan Pembaruan” di aplikasi Cek Bansos atau mendatangi kantor desa dan dinas sosial setempat dengan membawa KTP serta Kartu Keluarga.
Pembaruan berbasis DTSEN menunjukkan bahwa penyaluran bansos kini bergerak ke arah yang lebih terukur dan adaptif. Dengan dasar data yang diperbarui secara berkala, pemerintah menargetkan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar berada dalam kondisi rentan.
