Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas setelah menemukan ada ketidaksesuaian antara data pencairan restitusi pajak dan laporan yang masuk ke dirinya. Dari penelusuran itu, ia mengungkap lima pejabat yang berada paling tinggi dalam rantai keputusan restitusi, dan dua di antaranya akan dicopot dari jabatan.
Langkah tersebut muncul karena Purbaya menilai informasi yang tidak akurat tidak boleh dibiarkan, apalagi jika menyangkut pengawasan dan arah kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa tata kelola internal harus berjalan lebih rapi, terutama pada pelaporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Lonjakan data yang memicu penelusuran
Purbaya menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari laporan staf yang menyebut restitusi pajak masih berada pada level rendah. Namun, ketika melihat perkembangan di akhir tahun anggaran 2025, ia mendapati pencairan restitusi justru melonjak beberapa kali lipat dibanding informasi awal.
Perbedaan itu membuatnya menelusuri lebih jauh alur keputusan yang melibatkan lima pejabat teratas. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dua pejabat dipastikan akan diberhentikan, meski identitas keduanya belum dibuka ke publik.
Penekanan pada akurasi pelaporan
Bagi Purbaya, masalah ini bukan sekadar urusan pergantian orang. Ia ingin pembenahan di Kementerian Keuangan menyentuh cara kerja dan ketelitian laporan yang dipakai untuk membaca situasi internal.
Ia juga mengingatkan para pejabat yang menerima instruksi agar bekerja dengan benar dan tidak serampangan. Menurutnya, ketidaktepatan kerja tidak hanya terjadi saat ada tindakan langsung yang keliru, tetapi juga ketika perkembangan pekerjaan tidak dilaporkan sesuai keadaan sebenarnya.
Sinyal keras terhadap pelanggaran internal
Sanksi pencopotan itu dipandang sebagai bentuk ketegasan terhadap dugaan penyelewengan di internal kementerian. Purbaya berharap langkah tersebut memberi pesan bahwa penyimpangan dan data yang tidak akurat tidak akan ditoleransi.
Kasus restitusi pajak pun menjadi sorotan karena menyangkut proses penting di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Di tengah sorotan itu, Purbaya menegaskan bahwa akurasi informasi harus menjadi standar utama dalam pengawasan dan pelaporan.
Rotasi pejabat lain juga sempat dilakukan
Sebelum kasus ini mencuat, Purbaya juga memberhentikan dua direktur jenderal yang ia sebut sebagai bagian dari rotasi pegawai yang lazim di kementeriannya. Dua pejabat itu adalah Febrio Nathan Kacaribu, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran.
Ia menyebut rotasi tersebut sebagai proses biasa dalam organisasi besar dan tidak memiliki keistimewaan khusus. Purbaya juga mengatakan bahwa dinamika internal memang punya sedikit pengaruh, meski bukan satu-satunya faktor dalam keputusannya.
Fokusnya kini tetap pada penertiban internal agar kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan tetap terjaga. Ia ingin para pejabat di kementeriannya tetap memegang amanat yang diberikan dan menjauh dari praktik yang merugikan tata kelola.
Source: www.viva.co.id
