Bojonegoro masih punya daya tahan ekonomi yang kuat meski tanpa migas. Pada Triwulan I 2026, nilai ekonomi riil daerah ini mencapai Rp17,08 triliun, dan Rp9,93 triliun di antaranya datang dari aktivitas non-migas yang bergerak langsung di tengah masyarakat.
Porsi itu setara sekitar 58 persen dari total ekonomi riil Bojonegoro. Artinya, lebih dari separuh denyut ekonomi daerah ini masih ditopang oleh sektor yang dekat dengan warga, mulai dari sawah, pasar, perdagangan, hingga layanan digital.
Pertanian masih jadi penopang utama
Dari seluruh sektor non-migas, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi fondasi terbesar. Kontribusinya mencapai 24,41 persen dengan nilai Rp2,42 triliun pada awal 2026.
Kepala BPS Bojonegoro, Syawaluddin Siregar, menegaskan sektor ini merupakan tulang punggung asli masyarakat. Ia menyebut uang dari pertanian langsung mengalir ke warga desa dan menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding industri minyak yang padat modal.
Posisi Bojonegoro di sektor ini juga cukup kuat di Jawa Timur. Nilainya berada di kisaran yang berdekatan dengan daerah pertanian besar lain seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi.
Aktivitas harian warga ikut menggerakkan ekonomi
Selain pertanian, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga memberi dorongan besar. Sektor ini menyumbang 16,22 persen atau Rp1,61 triliun, yang menunjukkan transaksi di pasar lokal masih ramai.
Sektor informasi dan komunikasi bahkan mencatat kontribusi 15,69 persen dengan nilai Rp1,56 triliun. Angka ini membuat Bojonegoro unggul atas sejumlah daerah sekitar dan menunjukkan aktivitas digital di wilayah ini tumbuh lebih cepat.
Dalam sektor informasi dan komunikasi, Bojonegoro mencatat Rp1.557,55 miliar. Nilai itu lebih tinggi dibanding Tuban sebesar Rp1.188,88 miliar, Lamongan Rp955,28 miliar, Ngawi Rp422,70 miliar, dan Nganjuk Rp390,14 miliar.
Pembangunan dan belanja publik ikut menguatkan perputaran uang
Konstruksi juga menjadi penyumbang penting dalam ekonomi non-migas Bojonegoro. Sektornya menyumbang 12,86 persen atau Rp1,28 triliun, sehingga terlihat bahwa pembangunan fisik masih berlangsung cukup masif.
Di sisi lain, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi 5,51 persen atau Rp546,68 miliar. Nilai ini jauh di atas Lamongan yang tercatat Rp311,96 miliar dan Tuban sebesar Rp301,38 miliar.
Perputaran uang dari pemerintah ikut terdorong oleh APBD yang besar akibat bagi hasil minyak selama bertahun-tahun. Dana itu digunakan untuk membangun fasilitas umum dan program daerah, sekaligus menghidupkan toko serta usaha kecil warga.
Di Jawa Timur, posisinya tetap menonjol
Secara non-migas, Bojonegoro berada di peringkat ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Posisi itu memang turun bila migas ikut dihitung, tetapi skala ekonomi warga tetap tergolong besar.
Di wilayah barat Jawa Timur, hanya Tuban yang memiliki nilai ekonomi non-migas lebih tinggi. Bojonegoro masih berada di atas Lamongan, Nganjuk, dan Ngawi, sehingga tetap menonjol di kawasan Mataraman.
PDRB non-migas Bojonegoro pada Triwulan I 2026 tercatat Rp9.928,57 miliar. Sebagai pembanding, Tuban berada di Rp13.315,86 miliar, Lamongan Rp8.779,07 miliar, Nganjuk Rp5.896,70 miliar, dan Ngawi Rp4.256,42 miliar.
Ada pekerjaan rumah di industri pengolahan
Di balik banyaknya sektor yang bergerak, industri pengolahan masih belum menjadi kekuatan utama Bojonegoro. Nilainya baru Rp1,13 triliun dengan kontribusi 11,40 persen, jauh tertinggal dari Tuban yang sudah menembus Rp4,48 triliun.
Kondisi itu membuat Tuban masih unggul dalam total ekonomi non-migas. Bojonegoro belum memiliki basis pabrik besar seperti semen atau petrokimia, sehingga ruang pengolahan masih terbuka lebar.
Arah yang terlihat saat ini masih bertumpu pada pengolahan hasil panen, seperti padi dan bawang merah. Dari situ, nilai tambah diharapkan tetap tinggal di daerah sambil menjaga ekonomi rakyat tetap bergerak.
Source: damarinfo.com