Jawa Timur bersiap menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering akibat El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memetakan potensi kekeringan yang dapat meluas ke sekitar 916 desa di 29 kabupaten.
Ancaman itu tidak berhenti pada ketersediaan air bersih. Risiko kebakaran hutan dan lahan juga ikut meningkat, terutama di kawasan pegunungan dan hutan konservasi yang selama musim kemarau rawan mengering lebih cepat.
Puncak kemarau diperkirakan jatuh pada Juli dan Agustus
BPBD Jatim menyebut awal musim kemarau di sebagian wilayah provinsi itu sudah dimulai sejak April 2026. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026, ketika kondisi kering berpotensi terasa lebih tajam dari biasanya.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menilai pengalaman tahun 2025 menjadi dasar kewaspadaan untuk tahun depan. Pada periode itu, 18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan dan karhutla, sementara dampak kekeringan tercatat terjadi di 12 kabupaten.
BPBD juga membandingkan data potensi wilayah terdampak dari tahun ke tahun. Pada 2022 potensi terdampak mencapai 917 desa, lalu 2023 sebanyak 877 desa, 2024 sebanyak 819 desa, dan 2025 sebanyak 129 desa di 12 kabupaten.
Sejumlah kabupaten sudah siaga lebih dulu
Untuk menghadapi musim kemarau tahun ini, tujuh kabupaten telah menetapkan status siaga kekeringan. Daerah itu meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Pasuruan.
Di Bondowoso, BPBD Jatim menyatakan sejumlah wilayah sudah menerima dropping air bersih. Bantuan itu menjadi langkah darurat untuk menjaga kebutuhan dasar warga di lokasi yang pasokan airnya mulai menipis.
Penanganan pada 2025 juga menunjukkan besarnya kebutuhan logistik air bersih. Saat itu, BPBD menyalurkan dropping air bersih dan menyiapkan 1.000 unit tandon air ke lokasi terdampak.
Data di Bondowoso menunjukkan bantuan air bersih telah menjangkau 4 kecamatan, 4 desa, 19 dusun, 5 RT, dan 777 KK. Angka itu memperlihatkan bahwa suplai air bersih masih menjadi fokus utama dalam penanganan kekeringan.
Karhutla jadi perhatian di kawasan rawan
Di sisi lain, BPBD Jatim menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Rapat koordinasi teknis bersama dinas atau OPD terkait dan BPBD kabupaten/kota telah disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
Apel siaga gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga masuk dalam rangkaian penguatan respons darurat. Langkah itu diarahkan untuk mempercepat koordinasi ketika hotspot mulai terpantau.
Sejumlah kawasan pegunungan dan hutan konservasi mendapat perhatian khusus karena memiliki risiko kebakaran yang lebih tinggi. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diprediksi mengalami kondisi sangat kering saat kemarau, sehingga memerlukan pengawasan ekstra.
Tahura Raden Soerjo juga masuk daftar wilayah rawan karena memiliki area luas, medan terjal, angin kencang, dan riwayat kebakaran besar. Adapun Gunung Lawu di Nganjuk dan Magetan dinilai rentan karena vegetasi kering, jalur pendakian, dan sisi timur yang sangat rawan.
Selain itu, Gunung Argopuro, Ijen, Kelud, dan Penanggungan juga dipandang berpotensi mengalami kondisi suhu kering. Pemantauan hotspot dan respons cepat menjadi kunci untuk mencegah api meluas di wilayah-wilayah tersebut.
Luas hutan menyusut dalam satu dekade
Gatot menyebut luas kawasan hutan di Jawa Timur berada di kisaran 1,07 juta hingga 1,24 juta hektare. Namun dalam satu dekade terakhir, kawasan hutan di provinsi ini menyusut sekitar 125 ribu hektare.
Deforestasi dipandang sebagai tantangan besar karena ikut meningkatkan risiko bencana dan kebakaran hutan. Karena itu, BPBD Jatim menekankan perlunya rehabilitasi hutan dan lahan serta penguatan perhutanan sosial.
Menurut Gatot, karhutla umumnya dipicu faktor manusia seperti pembukaan lahan dan kelalaian. Faktor alam juga tetap berperan melalui cuaca kering dan gesekan vegetasi yang mudah memicu api.
BPBD Jatim kini memperkuat mitigasi lewat pemantauan hotspot, pembentukan Satgas Karhutla, dan koordinasi penanganan water bombing bersama instansi terkait. Seluruh langkah itu disiapkan untuk menekan peluang kebakaran meluas saat puncak kemarau tiba.