Gedung Putih memilih menafsirkan gencatan senjata dengan Iran sebagai tanda bahwa permusuhan yang memicu hitungan kewenangan perang di Kongres sudah berakhir. Dengan tafsir itu, pemerintah Presiden Donald Trump menilai tenggat hukum yang biasanya mengharuskan laporan atau tindakan lanjutan ke Kongres tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyatakan bahwa untuk keperluan War Powers Resolution, permusuhan yang dimulai pada Sabtu, 28 Februari, telah berakhir. Ia juga mengatakan tidak ada lagi baku tembak antara militer Amerika Serikat dan Iran sejak gencatan senjata yang rapuh itu dimulai lebih dari tiga pekan lalu.
Perdebatan soal hitungan 60 hari
Sengketa utama di Washington kini berpusat pada satu hal: apakah gencatan senjata bisa menghentikan hitungan 60 hari dalam War Powers Resolution. Aturan yang berlaku sejak 1973 itu memberi presiden waktu 60 hari untuk menjalankan aksi militer sebelum harus menghentikannya, meminta otorisasi Kongres, atau mengajukan perpanjangan 30 hari.
Perpanjangan 30 hari hanya bisa diajukan jika ada kebutuhan militer yang tak terhindarkan demi keselamatan pasukan. Dalam konteks ini, Trump seharusnya menghadapi tenggat pada Jumat untuk mengakhiri perang Iran atau memberi alasan kepada Kongres agar operasi bisa terus berlangsung.
Namun, menurut laporan Reuters, tenggat itu kemungkinan besar berlalu tanpa perubahan arah kebijakan perang. Pemerintah tampaknya menempatkan gencatan senjata sebagai titik henti yang cukup kuat untuk membekukan kembali penghitungan waktu tersebut.
Kongres kehilangan ruang tekan
Langkah Gedung Putih langsung memengaruhi posisi Kongres, terutama di tengah ketegangan politik yang sudah terbentuk sejak konflik dimulai. Demokrat mendorong resolusi yang akan memaksa Trump menarik pasukan AS atau meminta otorisasi resmi dari Kongres, tetapi upaya itu berulang kali gagal.
Kegagalan tersebut terjadi karena Partai Republik masih memegang mayoritas tipis di kedua kamar, sehingga disiplin partai menjadi faktor penentu. Selama suara Republik tetap solid, upaya legislatif untuk membatasi langkah militer Gedung Putih sulit menembus parlemen.
Sejumlah analis dan staf Kongres sebelumnya memperkirakan Trump akan memberi tahu legislatif bahwa ia akan meminta perpanjangan 30 hari. Ada pula dugaan bahwa Gedung Putih justru memilih tidak mematuhi tenggat itu, sejalan dengan klaim bahwa permusuhan sudah dianggap berhenti.
Tafsir hukum yang dipersoalkan Demokrat
Di sisi lain, Demokrat menolak penafsiran bahwa jeda tembak-menembak otomatis menghentikan hitungan hukum. Mereka menilai tidak ada dasar yang jelas untuk membekukan kewajiban kepada Kongres hanya karena ada gencatan senjata, apalagi ketika operasi militer sebelumnya sudah terlanjur memicu aturan pengawasan.
Pemerintah, melalui Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyampaikan pandangan berbeda dalam sidang Senat pada Kamis. Ia mengatakan memahami bahwa hitungan itu berhenti selama masa gencatan senjata, sebuah pernyataan yang mempertegas perbedaan tafsir antara eksekutif dan sebagian anggota parlemen.
Konstitusi Amerika Serikat sendiri menegaskan bahwa hanya Kongres yang berwenang menyatakan perang, bukan presiden. Namun, dalam praktiknya, batas itu sering tidak diterapkan ketat pada operasi yang dikategorikan pemerintah sebagai tindakan jangka pendek atau respons terhadap ancaman langsung.
Dampak konflik masih terasa di kawasan
Konflik yang memicu perdebatan ini bermula setelah serangan udara yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari. Iran kemudian membalas dengan serangan ke Israel dan negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika.
Serangkaian serangan AS-Israel ke Iran dan serangan Israel di Lebanon disebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Meski begitu, Gedung Putih tetap berpegang pada pandangan bahwa untuk urusan kewenangan perang, permusuhan yang relevan sudah berakhir.
Gencatan senjata yang ada tetap dinilai rapuh, tetapi tafsir hukum dari pemerintah memberi efek besar di Capitol Hill. Selama belum ada titik temu politik yang lebih jelas, status kewenangan perang atas Iran masih menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara Gedung Putih dan Kongres.