Kekhawatiran pasar atas Danantara Sumberdaya Indonesia langsung tercermin di perilaku investor asing. Dalam hitungan hari, arus beli yang sempat muncul berubah menjadi jual bersih saat pelaku pasar mulai menilai kebijakan ekspor satu pintu ini menambah lapisan risiko baru bagi saham Indonesia.
Tekanan itu muncul ketika IHSG sendiri sedang berada dalam fase rapuh. Selain menghadapi gejolak dari tensi geopolitik di Timur Tengah, pasar juga dibebani tekanan domestik yang membuat arah perdagangan tidak stabil.
Arah transaksi asing berbalik cepat
Perubahan sentimen terlihat jelas sepanjang pekan perdagangan. Pada Selasa (19/5/2026), investor asing masih mencatat beli bersih Rp261,23 miliar di seluruh pasar, meski IHSG saat itu turun 3,46% ke level 6.370,68.
Keesokan harinya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan badan ekspor SDA satu pintu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pada sesi itu, IHSG kembali melemah 0,82%, tetapi investor asing masih membukukan net buy Rp249,21 miliar.
Situasi berubah tajam pada Kamis (21/5/2026). Investor asing melepas saham RI dengan net sell Rp544,85 miliar, sementara IHSG anjlok 3,54% ke level 6.094,94.
Gelombang penjualan belum berhenti pada perdagangan berikutnya. Pada Jumat (22/5/2026), investor asing kembali mencatat net sell Rp309,52 miliar di pasar saham Indonesia.
Kekhawatiran pasar tidak berhenti di transaksi harian
Pergeseran arah modal asing itu sejalan dengan meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar terhadap kebijakan baru yang menyasar ekspor komoditas strategis. Pasar belum melihat kepastian yang cukup untuk menilai dampak pembentukan badan satu pintu tersebut terhadap aliran perdagangan dan kinerja emiten terkait.
Kondisi ini membuat investor menimbang ulang risiko di bursa RI saat sentimen global belum pulih sepenuhnya. Dalam situasi seperti itu, perubahan kebijakan yang cepat justru mudah dibaca sebagai tambahan ketidakpastian.
Tiga risiko yang disorot S&P Global Ratings
Kekhawatiran tersebut juga tercermin dalam pandangan S&P Global Ratings. Lembaga pemeringkat itu menyoroti tiga risiko utama dari pengelolaan ekspor komoditas yang dipusatkan lewat satu badan khusus.
Risiko pertama berkaitan dengan pelaksanaan. S&P menilai penerapan sistem ekspor satu pintu dilakukan terlalu cepat dan berpotensi memunculkan eksekusi yang buruk di lapangan, sehingga bisa mengganggu metrik kredit negara.
Lembaga itu juga menilai pemusatan ekspor komoditas utama tidak mudah dijalankan dalam waktu singkat. Pengumuman kebijakan yang mendadak dengan masa persiapan sekitar tiga bulan dinilai memperbesar risiko kesalahan teknis.
Dampak ke pendapatan dan perdagangan
Risiko kedua menyangkut pendapatan negara. Aturan yang dinilai terburu-buru dapat mengganggu arus perdagangan, terutama saat industri nasional masih menghadapi gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah.
S&P juga mencatat pemerintah sedang menjalankan sejumlah kebijakan baru di sektor komoditas. Kebijakan itu mencakup penyesuaian kuota produksi, perubahan formula harga acuan, dan ketentuan nilai royalti.
Kombinasi kebijakan tersebut bersama operasionalisasi Danantara Sumberdaya Indonesia dinilai dapat menekan kinerja ekspor nasional. Dampaknya berpotensi mengoreksi pendapatan pemerintah dan mengganggu neraca pembayaran.
Alarm bagi peringkat utang dan sentimen pasar
Risiko ketiga terkait kemungkinan penurunan peringkat utang Indonesia. S&P menilai akumulasi faktor tersebut menambah ketidakpastian dan memperbesar risiko penurunan dari posisi sovereign credit Indonesia saat ini, yaitu BBB/Stable/A-2.
S&P juga mengingatkan bahwa kebijakan satu pintu ini dapat mengikis kepercayaan dunia usaha dan sentimen positif di pasar modal. Jika arah kebijakan dipandang sulit diprediksi, investasi berisiko melambat dan modal asing berpeluang terus keluar dari bursa RI.
Pasar kini menunggu apakah kebijakan baru itu mampu memberi efisiensi atau justru menambah beban pada ekspor dan persepsi risiko Indonesia. Respons investor asing pada perdagangan berikutnya akan menjadi petunjuk penting bagi arah saham RI.