Naim Qassem menutup rapat peluang pembicaraan soal pelucutan senjata Hizbollah selama serangan Israel masih berlangsung. Ia menegaskan, pembahasan tentang stabilitas Lebanon tidak bisa dimulai jika agresi di darat, laut, dan udara belum dihentikan.
Sikap itu sekaligus menjadi sinyal penolakan terhadap dorongan diplomasi yang dinilai terlalu lunak dari pemerintah Lebanon. Qassem menyebut langkah yang dibawa ke Washington di bawah naungan Amerika Serikat berisiko menyeret Lebanon pada konsesi yang tidak perlu.
Lima syarat sebelum bicara stabilitas
Menurut Qassem, pembicaraan tentang masa depan keamanan Lebanon hanya masuk akal jika Israel terlebih dahulu menghentikan seluruh serangan. Setelah itu, Israel diminta menarik penuh pasukannya dari wilayah Lebanon yang masih diduduki.
Selain dua tuntutan utama itu, Hizbollah juga menempatkan pembebasan warga Lebanon yang masih ditahan di penjara Israel sebagai syarat penting. Dua poin lain menyangkut pemulangan warga sipil ke desa dan kota asal mereka, disertai rekonstruksi besar-besaran atas kerusakan akibat perang.
Dengan susunan tuntutan tersebut, Hizbollah menilai pembahasan stabilitas jangka panjang tidak boleh dipisahkan dari kondisi di lapangan. Kelompok itu juga menolak anggapan bahwa penenangan situasi bisa diawali dengan perdebatan soal senjata mereka.
Kritik terhadap langkah Beirut
Qassem menilai pemerintah Lebanon bergerak terlalu cepat memberi kelonggaran saat situasi masih belum menguntungkan. Ia menggambarkan langkah itu sebagai “konsesi cuma-cuma” yang justru melemahkan posisi tawar Lebanon.
Ia juga menyoroti pertanyaan mengenai legitimasi politik pemerintah apabila hak-hak Lebanon diabaikan. Dalam pandangannya, otoritas di Beirut seharusnya kembali pada konsensus nasional dan semangat persatuan rakyat.
Selain itu, Qassem mengaitkan arah kebijakan pemerintah dengan Kesepakatan Taif sebagai dasar konstitusi Lebanon. Ia meminta otoritas tidak berubah menjadi alat bagi faksi tertentu dan tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional.
Senjata masih dianggap pelindung
Bagi Hizbollah, senjata masih diposisikan sebagai alat pertahanan selama ancaman Israel belum hilang. Qassem mengatakan kelompoknya akan terus menjalankan perlawanan defensif untuk melindungi hak-hak rakyat Lebanon.
Pandangan ini membuat peluang pelucutan senjata terlihat semakin jauh. Hizbollah menilai pembahasan tersebut baru bisa dilakukan bila serangan Israel berhenti, pasukan pendudukan pergi, dan keadaan keamanan benar-benar stabil.
Di tengah itu, Hizbollah tetap menegaskan bahwa ancaman yang belum selesai tidak dapat dijawab dengan langkah sepihak. Karena itu, senjata tidak dipandang sebagai isu yang dapat dipisahkan dari situasi perang yang masih membayangi Lebanon.
Korban sipil dan gencatan senjata yang rapuh
Dampak konflik antara Lebanon dan Israel masih terasa luas bagi warga sipil. Data resmi yang dikutip menyebut lebih dari 2.500 orang tewas sejak awal Maret 2026, sementara sekitar 1,6 juta orang mengungsi akibat serangan udara dan darat.
Gencatan senjata yang sempat disepakati pada April 2026 juga belum memberi rasa aman penuh. Pelanggaran di lapangan masih memicu baku tembak dan serangan drone, sehingga ancaman terhadap warga sipil terus berulang.
Hizbollah menyebut aksi militernya sebagai balasan atas kegagalan Israel mematuhi kesepakatan damai sementara yang dimediasi internasional. Ketegangan kemudian ikut meningkat setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata di tengah keraguan faksi perlawanan di Lebanon.
Dalam situasi itu, Hizbollah tetap bertahan pada posisi bahwa penghentian serangan Israel dan penarikan pasukan harus datang lebih dulu. Selama lima tuntutan itu belum dipenuhi, kelompok tersebut belum membuka ruang bagi pembicaraan pelucutan senjata sebagai langkah awal menuju damai.