Lebih dari 75 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri, dan kondisi itu membuat beban impor terus menekan devisa serta anggaran energi. Dalam hitungan pemerintah, pengeluaran untuk LPG impor bisa mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun.
Data Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menunjukkan ketergantungan itu belum banyak berubah. Pada 2021, impor LPG tercatat 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional 8,36 juta ton, lalu naik menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton pada 2025.
Tekanan fiskal juga terlihat dari subsidi LPG dalam APBN yang belum stabil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilainya sempat berada di Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak ke Rp100,4 triliun pada 2022, turun ke Rp74,3 triliun pada 2023, lalu naik lagi menjadi Rp80,9 triliun pada 2024 dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti besarnya devisa yang tersedot untuk impor LPG usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta. Ia menilai beban itu akan terus muncul selama impor masih dominan, terlebih ketika harga minyak dunia bergerak naik.
Beban impor dan subsidi berjalan beriringan
Bahlil menekankan bahwa persoalan LPG tidak berhenti pada urusan pasokan. Menurut dia, risiko fiskal ikut membesar karena biaya impor dapat ikut terdorong saat harga energi global menguat.
Kondisi itu membuat subsidi energi belum sepenuhnya memberi ruang efisiensi. Ia menilai subsidi justru masih banyak menopang barang impor, bukan memperkuat penggunaan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Bahlil melihat langkah yang lebih masuk akal adalah mengurangi ketergantungan pada LPG impor dengan memanfaatkan bahan baku domestik. Selama struktur pasokan belum berubah, tekanan terhadap APBN dan devisa diperkirakan tetap terasa.
Pemerintah dorong bahan pengganti
Untuk menekan impor, pemerintah mendorong pengembangan DME berbasis batu bara kalori rendah. Proyek ini digarap oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga.
DME juga sudah masuk daftar hilirisasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada akhir April 2026. Pemerintah menempatkan proyek itu sebagai salah satu pilihan untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor.
Namun, pengembangan DME masih menghadapi tantangan pada sisi keekonomian. Sejumlah pengamat menilai harga DME masih membutuhkan dukungan subsidi agar dapat bersaing dengan LPG di masyarakat.
Kebutuhan terus naik, tekanan belum mereda
Selama konsumsi nasional tetap tumbuh dan impor masih mendominasi pasokan, beban energi nasional sulit turun cepat. Karena itu, upaya mencari substitusi dipandang penting bukan hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi.
Pemerintah kini menghadapi persoalan yang saling terkait, mulai dari devisa yang terserap besar, subsidi yang terus bergerak naik-turun, hingga kebutuhan rumah tangga dan industri yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Di tengah kondisi itu, pengembangan bahan bakar pengganti menjadi salah satu jalan keluar yang terus didorong.