Indonesia masuk sebagai salah satu dari 29 negara anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO, organisasi kerja sama AI yang diinisiasi China. Langkah ini menempatkan Indonesia dalam agenda Beijing untuk memperluas kolaborasi teknologi di tengah persaingan AI global.
Presiden China Xi Jinping menyatakan AI harus diperlakukan sebagai aset kolektif umat manusia, bukan teknologi yang aksesnya dibatasi oleh kepentingan satu negara. China juga menawarkan kerja sama yang lebih terbuka bagi negara berkembang untuk memperkecil kesenjangan digital.
WAICO dan posisi Indonesia
Selain Indonesia, anggota pendiri WAICO mencakup Malaysia, Rusia, Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan. Mayoritas negara yang disebutkan memiliki keterkaitan dengan blok ekonomi BRICS, yang diproyeksikan sebagai penyeimbang kekuatan geopolitik Barat.
Melalui WAICO, China ingin mendorong negara-negara Global South agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi AI. Beijing memandang negara berkembang juga perlu memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan ekosistem teknologi masa depan.
Inisiatif ini memperluas pesan China dari persaingan teknologi dengan negara Barat menjadi agenda pembangunan global. AI diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang inovasi lintas negara.
Kritik terhadap pembatasan teknologi
Xi menilai konsep keamanan nasional tidak seharusnya diperluas secara berlebihan hingga menghambat inovasi dan kerja sama internasional. Pernyataan itu menjadi kritik tidak langsung terhadap pembatasan akses teknologi AI yang diterapkan sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat.
“Kita harus bersama-sama menentang perluasan konsep keamanan nasional yang berlebihan di bidang AI dan menempatkan keamanan satu negara di atas negara lain,” kata Xi seperti dikutip The Register. Pernyataan tersebut menegaskan perbedaan pendekatan China dengan kebijakan proteksionisme teknologi yang berkembang di Barat.
China menilai kecerdasan buatan tidak lagi terbatas di ruang digital dan mulai memasuki dunia fisik. Perubahan itu membuat AI dipandang sebagai peluang strategis yang langka bagi pembangunan ekonomi dan penguatan inovasi.
Atas dasar itu, China menyatakan akan mendorong pengembangan open source, keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi. Arah tersebut menempatkan AI China sebagai bagian dari strategi yang ingin memperluas akses teknologi ke lebih banyak negara.
Keterbukaan dengan pagar keamanan
Meski mengusung akses yang lebih terbuka, Xi menekankan bahwa laju pengembangan AI tetap membutuhkan tata kelola yang kuat. China menilai risiko teknologi ini harus ditangani melalui kerangka hukum yang mampu menyesuaikan perubahan cepat.
Xi meminta penerapan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, serta mekanisme tanggap darurat. Langkah itu dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dan penggunaan AI yang berbahaya bagi keamanan nasional maupun global.
“Kita harus menerapkan hukum dan regulasi, pemantauan teknologi, peringatan dini, dan sistem tanggap darurat guna memperkuat garis keamanan, mencegah penyalahgunaan dan penggunaan berbahaya, serta memastikan AI selalu berada di bawah kendali manusia,” ujar Xi. Penekanan ini menunjukkan bahwa keterbukaan yang ditawarkan China tetap disertai pengawasan ketat.
Bagi Beijing, inovasi dan keamanan bukan dua agenda yang saling meniadakan. Pembentukan WAICO sekaligus menjadi bagian dari upaya China mengambil peran lebih besar dalam tata kelola AI internasional.