Penundaan insentif pembelian motor listrik dinilai bukan lagi sekadar soal jadwal program yang molor. Ketidakpastian yang berulang disebut mulai menggerus kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan kendaraan listrik di Indonesia.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai sinyal kebijakan yang naik-turun dapat menahan minat investasi di industri kendaraan listrik dan ekosistem pendukungnya. Dalam jangka panjang, kondisi itu berpotensi ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menyebut pelaku pasar kini mempertanyakan konsistensi dukungan pemerintah. Menurut dia, yang paling dikhawatirkan adalah ketidakpastian insentif dan arah kebijakan kendaraan listrik yang belum jelas.
Investasi mulai membaca sinyal yang berbeda
Keraguan terhadap kepastian kebijakan sudah mulai tercermin pada keputusan investasi di sektor otomotif. Pada bulan Juni, ada indikasi dua pabrikan otomotif yang semula beralih ke bisnis kendaraan listrik justru merelokasi fasilitasnya ke Vietnam.
Negara tersebut dinilai menawarkan iklim bisnis kendaraan listrik yang lebih mendukung. Bagi pelaku usaha, perbedaan seperti ini menjadi pertimbangan penting ketika kebijakan di satu negara terasa berubah-ubah.
IESR menilai efeknya tidak berhenti pada produsen kendaraan. Rantai pasok, jaringan distribusi, dan pengembangan ekosistem pendukung juga bisa ikut terdampak jika investor menilai arah dukungan pemerintah belum stabil.
Kepastian kebijakan lebih penting daripada besar insentif
Bagi pasar, persoalan utama bukan semata besar kecilnya insentif, melainkan kepastian bahwa kebijakan itu benar-benar akan berjalan. Saat pelaku usaha terus menunggu keputusan yang berubah, ekspansi cenderung ditahan dan strategi investasi bisa ditinjau ulang.
Situasi itu juga membuat calon pengguna dan pelaku industri menunggu lebih lama sebelum mengambil langkah. Dalam konteks kendaraan listrik, sinyal yang tidak konsisten bisa menunda adopsi sekaligus memperlemah keyakinan terhadap prospek pasar.
Penundaan terbaru kembali muncul ketika insentif pembelian sepeda motor listrik belum berjalan sesuai rencana. Program yang sebelumnya dijanjikan mulai berlaku pada Juli mendatang justru kembali mundur selama satu bulan ke depan.
Penundaan tersebut bukan yang pertama. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto pada Selasa (23/6), skema insentif masih dalam tahap kajian, sementara penundaan sebelumnya juga sempat diumumkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan alasan serupa.
| Aspek | Informasi |
|---|---|
| Status insentif | Belum berjalan sesuai rencana dan kembali tertunda satu bulan |
| Rencana awal | Mulai berlaku pada Juli mendatang |
| Keterangan pemerintah | Skema masih dalam tahap kajian |
| Pernyataan sebelumnya | Penundaan juga pernah diumumkan dengan alasan serupa |
Masih ada alasan ekonomi untuk melanjutkan dukungan
Di sisi lain, IESR menilai pemerintah masih memiliki dasar ekonomi yang kuat untuk tetap memberi dukungan. Berdasarkan perhitungan lembaga itu, satu unit motor listrik dapat menghemat subsidi BBM sebesar Rp18 juta selama masa pakai kendaraan 10 tahun.
Perhitungan tersebut memakai asumsi harga keekonomian BBM sekitar Rp15.000 per liter pada Mei 2026. Jika manfaat eksternal ikut dihitung, penghematan disebut bisa naik menjadi Rp37 juta per motor listrik.
Manfaat eksternal yang dimaksud mencakup pengurangan polusi udara, nilai karbon, dan penghematan devisa. Dengan hitungan itu, insentif bagi calon pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dinilai masih masuk akal dari sisi manfaat ekonomi.
Dalam skala nasional, IESR memperkirakan adopsi 13 juta motor listrik sesuai skenario dalam Enhanced National Determined Contribution dapat menghemat subsidi hingga Rp23 triliun per tahun. Namun, angka tersebut masih berupa estimasi skenario karena dasar mandat atau regulasi yang jelas untuk mencapainya belum tersedia.
Desain insentif juga dinilai perlu lebih tepat sasaran
IESR tidak hanya menyoroti soal waktu pelaksanaan, tetapi juga rancangan kebijakannya. Lembaga itu mengusulkan agar insentif pembelian motor listrik difokuskan pada model yang memiliki utilitas setara dengan sepeda motor konvensional.
Artinya, kendaraan yang menerima insentif perlu memiliki performa dan jarak tempuh yang cukup untuk kebutuhan harian. Salah satu usulan yang diajukan adalah menetapkan ambang kapasitas baterai minimum sekitar 2 kWh.
Dengan kapasitas tersebut, motor listrik diharapkan bisa digunakan untuk perjalanan sekitar 40 km per hari. Dalam skenario itu, perpindahan dari motor konvensional ke motor listrik dapat mengurangi konsumsi BBM hingga 1 liter per hari untuk setiap unit.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan insentif tidak hanya soal kapan program dijalankan. Yang sama pentingnya adalah memastikan kebijakan itu dirancang secara efektif agar benar-benar mendorong adopsi dan memberi dampak yang terukur.