Digitalisasi bantuan sosial kini memasuki tahap yang lebih serius dengan uji coba di 42 kabupaten dan kota. Fokus utamanya bukan sekadar memindahkan layanan ke sistem digital, melainkan memastikan data penerima manfaat benar-benar akurat, sinkron, dan bisa dipakai lintas instansi agar bantuan lebih tepat sasaran.
Kementerian Sosial menempatkan integrasi data lintas sektor sebagai fondasi utama dalam pembenahan itu. Masalah lama berupa data yang tidak seragam antarinstansi menjadi alasan mengapa digitalisasi bansos dipercepat, karena tanpa data yang rapi, penyaluran bantuan berisiko meleset dari target.
Data penerima jadi pusat perubahan
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa transformasi digital yang berjalan saat ini tidak berhenti pada pembaruan sistem layanan. Ia menilai inti dari piloting justru terletak pada perbaikan data penerima bantuan yang selama ini menjadi sumber persoalan di lapangan.
“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran,” ujar Robben dalam keterangan tertulis. Pernyataan itu menunjukkan bahwa digitalisasi diarahkan untuk membangun data yang lebih bersih dan mudah digunakan bersama oleh berbagai lembaga.
Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, kualitas data memang menjadi penentu utama. Jika basis data tidak lengkap atau tidak sinkron, maka proses distribusi dapat mengganggu evaluasi program dan menyulitkan pengawasan hasil di lapangan.
Koordinasi lintas lembaga dipercepat
Untuk mengejar konsolidasi data yang lebih efektif, Kemensos mendorong kerja sama yang lebih erat dengan kementerian dan lembaga lain. Proses ini dipantau secara langsung di Jakarta oleh Dewan Ekonomi Nasional, yang menekankan pentingnya koordinasi agar integrasi berjalan lebih cepat dan terukur.
Robben menyebut pola rapat biasa tidak cukup jika targetnya adalah menyatukan data yang kompleks dari banyak sumber. Karena itu, ia mengusulkan pembentukan tim kerja khusus yang bekerja terpusat di satu lokasi setiap hari.
“Karena kalau hanya rapat seperti ini terus, tidak akan selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi,” kata Robben. Melalui cara kerja seperti itu, proses teknis diharapkan bisa bergerak lebih cepat karena keputusan diambil berdasarkan data yang sudah diverifikasi bersama.
Kemensos juga menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan infrastruktur bagi tim lintas sektor. Dukungan ini dibutuhkan agar pekerjaan konsolidasi tidak terhambat oleh persoalan teknis yang justru memperlambat pembenahan data.
Tahap awal masih menyisakan pekerjaan rumah
Meski perkembangan sistem disebut sudah mencapai 80 persen dari target, Kemensos menilai kelengkapan dan kualitas data masih harus diperkuat. Tahap ini menjadi penentu sebelum sistem benar-benar dipakai untuk penyaluran bantuan secara nasional.
Pada fase awal, Kemensos juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menjaga akuntabilitas. Pengawasan sejak awal dinilai penting agar hasil akhir dari proses digitalisasi bisa bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Robben menekankan hal itu dengan mengatakan, “Kita ingin dari awal ini dikawal, supaya hasil akhirnya benar-benar clean dan bisa dipertanggungjawabkan.” Fokus pada pengawasan menunjukkan bahwa digitalisasi bansos tidak hanya soal sistem, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap proses penyaluran bantuan.
Jangkauan integrasi makin luas
Dewan Ekonomi Nasional mencatat bahwa transformasi digital perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu melalui program PKH dan BPNT. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan akan memantau langsung kinerja tim lintas sektor agar integrasi berjalan optimal.
Pemantauan itu tidak hanya menyentuh dua program awal tadi, tetapi juga diarahkan pada 197 program bantuan dari 38 kementerian dan lembaga. Skala ini memperlihatkan bahwa pembenahan data tidak berhenti pada satu bantuan, melainkan menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terpadu.
Dengan uji coba di 42 daerah, penekanan pada data lintas sektor, serta pengawasan dari DEN dan BPKP, Kemensos menempatkan digitalisasi sebagai alat kerja utama untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Tantangan berikutnya terletak pada kemampuan tim lintas sektor menjaga konsolidasi data harian agar informasi penerima tetap rapi, sinkron, dan siap dipakai dalam proses yang lebih luas.