Desakan agar pemerintah bergerak cepat menguat setelah empat jurnalis Indonesia dilaporkan ikut ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Ikatan Wartawan Hukum atau Iwakum menilai peristiwa ini bukan hanya menyangkut keselamatan warga negara, tetapi juga menyentuh perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik.
Empat jurnalis itu adalah Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan dari Republika, Rahendro Herubowo dari iNews, serta Andre Prasetyo dari Tempo. Mereka berada dalam rombongan Global Sumud Flotilla 2.0 bersama enam warga negara Indonesia lain ketika kapal mereka dihentikan di perairan internasional.
Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, meminta pemerintah memastikan keselamatan para jurnalis dan WNI lain yang ikut dalam rombongan tersebut. Ia menegaskan bahwa wartawan yang bekerja di area konflik semestinya memperoleh perlindungan sesuai prinsip hukum humaniter internasional.
Irfan juga menilai tindakan intersepsi dan penahanan terhadap wartawan yang sedang bertugas patut disesalkan. Menurutnya, jurnalis hadir di lapangan untuk menjalankan fungsi publik dan menyampaikan fakta kepada masyarakat dunia.
Di sisi lain, Iwakum menyoroti pentingnya transparansi mengenai kondisi para jurnalis Indonesia itu. Organisasi ini meminta akses komunikasi dan jaminan atas hak-hak mereka selama penahanan dipastikan sejak awal.
Kapal dihentikan di jalur internasional
Rombongan Global Sumud Flotilla 2.0 dilaporkan disergap angkatan laut Israel di perairan internasional sekitar 250 mil dari Gaza. Setelah intersepsi terjadi, komunikasi dengan armada disebut sempat terputus dan para peserta misi kini berstatus ditahan.
Kapal yang ditumpangi para jurnalis Indonesia itu disebut berada di Laut Mediterania saat menuju Gaza. Misi tersebut merupakan bagian dari upaya kemanusiaan internasional untuk membawa bantuan ke wilayah yang terdampak krisis.
Situasi ini menjadi sorotan karena intersepsi terjadi di jalur pelayaran internasional. Bagi Iwakum, kondisi tersebut membuat kebutuhan perlindungan terhadap seluruh WNI dalam rombongan semakin mendesak.
Kerja pers di zona konflik ikut dipersoalkan
Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, mengatakan insiden ini harus menjadi perhatian serius komunitas pers nasional maupun internasional. Ia menilai risiko tinggi di wilayah konflik tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kerja jurnalistik.
Ponco menegaskan keselamatan jurnalis harus menjadi prioritas dan dijamin oleh semua pihak. Ia juga menyebut dunia tetap membutuhkan informasi yang independen, akurat, dan dapat dipercaya, termasuk dari lokasi yang rawan konflik.
Menurut Ponco, ancaman terhadap wartawan pada akhirnya merugikan publik. Jika kerja jurnalistik terhambat, akses masyarakat terhadap informasi ikut terganggu.
Dorongan agar diplomasi segera bergerak
Iwakum mendesak Kementerian Luar Negeri mengambil langkah diplomatik secepatnya. Organisasi ini meminta pemerintah memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang berada dalam misi tersebut dan memberikan perlindungan maksimal kepada wartawan yang bertugas di luar negeri.
Desakan itu muncul di tengah kekhawatiran atas nasib para jurnalis yang ditahan. Iwakum menilai respons yang cepat, transparan, dan terukur diperlukan agar situasi tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi keselamatan mereka.
Kasus ini menempatkan perlindungan warga negara, kebebasan pers, dan diplomasi pemerintah dalam satu titik krisis. Di tengah belum jelasnya kondisi para jurnalis, tekanan agar negara segera hadir kini menjadi perhatian utama.