Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema penyaluran siswa ke sekolah swasta bagi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru Jabar 2026. Targetnya mencapai sekitar 78 ribu siswa berdasarkan hasil pemetaan calon murid baru.
Langkah itu ditempuh setelah pemetaan PCMB atau Pemetaan Calon Murid Baru menunjukkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Pemprov Jabar kemudian memperluas intervensi agar akses pendidikan tetap terbuka bagi calon siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
Kerja sama dengan 751 sekolah swasta
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyebut pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan. Menurut dia, pemerintah daerah telah menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung murid yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Kesepakatan itu ditandai melalui penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov Jabar dan sekolah swasta di SMKN 1 Bandung. Skema ini disiapkan agar siswa yang sudah terdaftar di PCMB dan sejak awal berniat masuk sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Bantuan biaya untuk siswa swasta
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar akan menanggung terlebih dahulu Dana Sumbangan Pendidikan atau DSP dan SPP bulanan bagi siswa yang harus bersekolah di swasta. Besaran bantuan yang direncanakan adalah Rp100 ribu per bulan untuk SPP dan Rp1,5 juta untuk DSP per siswa.
Purwanto mengatakan total dukungan per siswa dalam setahun mencapai sekitar Rp2,7 juta. Ia menegaskan bahwa besaran bantuan itu masih akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Berbeda dari rencana awal
Kebijakan ini bergeser dari rencana sebelumnya yang hanya menggratiskan biaya sekolah swasta secara terbatas bagi warga tidak mampu. Kini, bantuan diarahkan kepada semua warga yang tidak terserap di sekolah negeri, meski nominalnya belum tentu menutup seluruh biaya sekolah swasta.
Dengan pola itu, pemerintah daerah memilih memberi dukungan kepada siswa yang kehilangan tempat di sekolah negeri agar mereka tidak terputus dari layanan pendidikan. Langkah ini menjadi salah satu intervensi terbesar Pemprov Jabar dalam menghadapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri pada jalur penerimaan murid baru.
