Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Kebijakan ini menjadi penanda bahwa ancaman musim kemarau di sejumlah wilayah sudah ditangani lebih awal.
Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai status siaga memberi ruang bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam mitigasi sebelum dampaknya meluas ke masyarakat.
Fokus pada kesiapsiagaan daerah
Menurut MQ Iswara, keterlambatan penanganan dapat merugikan warga, terutama kelompok yang sangat bergantung pada kondisi cuaca seperti petani. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim perlu diantisipasi sejak awal agar gangguan terhadap aktivitas masyarakat bisa ditekan.
DPRD Jawa Barat juga berharap penetapan status siaga diikuti koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan kota dengan perangkat daerah terkait. Penguatan kesiapan sarana dan prasarana dinilai penting supaya potensi dampak kekeringan dan karhutla dapat diminimalkan.
Sejumlah wilayah sudah merasakan dampaknya
Di lapangan, tanda-tanda kekeringan sudah muncul di beberapa wilayah Jawa Barat. Salah satu daerah yang terdampak adalah dua desa di Kabupaten Bekasi, yakni Desa Ridogalih dan Nagasari.
Untuk membantu warga, BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan air bersih ke dua desa tersebut. Total distribusi mencapai 65 ribu liter untuk 999 kepala keluarga.
| Wilayah | Bantuan | Jumlah Penerima |
|---|---|---|
| Desa Ridogalih, Kabupaten Bekasi | Distribusi air bersih | Bagian dari 999 kepala keluarga |
| Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi | Distribusi air bersih | Bagian dari 999 kepala keluarga |
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan distribusi dilakukan sejak 9 Juni sampai 17 Juni. Bantuan air bersih itu menjadi langkah darurat di tengah meningkatnya kebutuhan warga pada wilayah yang mulai terdampak.
Situasi di Kabupaten Bekasi memperkuat alasan mengapa status siaga perlu diterapkan sejak dini. Dengan langkah antisipatif yang lebih cepat, ketahanan sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung.