Badan Gizi Nasional menyiapkan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar untuk menopang koordinasi program makan bergizi gratis. Fasilitas ini dirancang sebagai sarana komunikasi besar yang akan dipakai pada periode April hingga Desember 2026.
Pengadaan tersebut memperlihatkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan jaringan komunikasi yang kuat, bukan hanya logistik makanan. Dalam pelaksanaannya, arus informasi harus mengalir cepat, seragam, dan terdokumentasi agar kebijakan dari pusat bisa dijalankan dengan selaras di daerah.
Koordinasi menjadi kebutuhan paling mendesak
Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan bahwa program ini melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan. Mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, sampai pelaksana di lapangan, semuanya harus menerima arahan yang sama.
Ia menyebut koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi sebagai bagian penting dari keberhasilan program. Dalam situasi seperti ini, layanan video conference tidak hanya berfungsi untuk rapat, tetapi juga untuk menjaga kesamaan pemahaman atas pedoman pelaksanaan.
Dikelola terpusat oleh Pusdatin BGN
Sistem komunikasi virtual itu akan dikelola secara terpusat oleh Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin BGN. Infrastruktur yang digunakan disebut berkelas enterprise, sehingga disiapkan untuk kebutuhan koordinasi dalam skala besar.
Kapasitasnya juga tergolong besar karena mampu melayani hingga 5.000 pengguna aktif. Dalam satu pertemuan, sistem ini dapat menampung sampai 50.000 peserta, sehingga cocok untuk forum koordinasi daring yang melibatkan banyak unit kerja.
Cakupan akses sampai ke level pelayanan
Layanan video conference tersebut tidak dibatasi untuk lingkar pimpinan saja. Aksesnya disediakan bagi struktur organisasi BGN dari pimpinan tinggi madya hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah.
Skema ini menunjukkan bahwa BGN ingin menjaga jalur komunikasi tetap terbuka di seluruh tingkatan pelaksanaan. Pola tersebut dibutuhkan agar pembaruan informasi dan instruksi dapat diteruskan secara konsisten ke lapangan.
Akurasi informasi ikut jadi perhatian
BGN juga menilai akurasi informasi sebagai syarat utama dalam program berskala besar. Karena itu, pengadaan fasilitas komunikasi digital diarahkan agar arus informasi dari pusat ke daerah tetap terkendali.
Dilansir dari Bloombergtechnoz, sarana digital ini dipandang penting untuk menjaga keselarasan pelaksanaan program di lapangan. Kemampuan sistem untuk mendokumentasikan komunikasi juga memberi nilai tambah karena setiap arahan dapat ditelusuri kembali saat diperlukan.
Dalam konteks Indonesia yang luas, pertemuan langsung tidak selalu mudah dilakukan. Karena itu, koordinasi virtual menjadi pilihan yang relevan untuk membantu program nasional berjalan lebih terhubung dan lebih seragam di seluruh wilayah yang terlibat.