Lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kini berdiri di berbagai daerah dan menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam waktu satu tahun empat bulan, pembangunan jaringan ini sudah mencapai skala nasional dan mulai memunculkan efek yang terasa di luar urusan layanan gizi.
Dampak itu terlihat dari pergerakan ekonomi di daerah, terutama melalui kebutuhan bahan baku, aktivitas distribusi, dan keterlibatan tenaga kerja di lapangan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa jaringan SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidak hanya memperkuat layanan makanan, tetapi juga ikut menggerakkan roda ekonomi setempat.
Jaringan besar untuk menopang MBG
Besarnya jumlah SPPG menunjukkan bahwa MBG dijalankan dengan sistem yang cukup luas dan terstruktur. Menurut Dadan, tiap unit menjadi bagian penting dalam menghubungkan pengelolaan bahan baku, distribusi makanan, serta pelayanan harian di berbagai wilayah.
BGN menilai keberadaan SPPG membuat pelaksanaan program berjalan lebih rapi karena unsur gizi, administrasi, dan distribusi saling menopang. Dengan pola seperti itu, layanan tidak hanya bergantung pada satu sisi, melainkan disusun lewat rangkaian kerja yang berjalan terus-menerus.
Ribuan tenaga ikut bekerja di balik program
Di balik pembangunan fisik SPPG, BGN juga membentuk ekosistem kerja yang besar. Saat ini, lembaga itu memiliki 27 ribu kepala SPPG, 27 ribu ahli gizi, 27 ribu akuntan, dan 1,1 juta relawan yang terlibat dalam program.
Kehadiran banyak unsur tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak berjalan sendiri. Operasional di lapangan membutuhkan tenaga yang mengurus gizi, pencatatan, hingga pelaksanaan harian agar distribusi makanan bisa berlangsung tertib.
Perputaran dana mulai terasa di daerah
Di Sumatera Barat, BGN mencatat ada 404 SPPG. Dari jumlah itu, 70 unit berada di Kota Padang dan ikut memberi dorongan pada aktivitas ekonomi daerah.
Dadan menyebut nilai uang yang berputar di Ranah Minang untuk kebutuhan MBG mencapai sekitar Rp400 miliar. Ia juga menjelaskan sekitar 70 persen dana yang masuk ke virtual account tiap SPPG dipakai untuk membeli bahan baku.
Aliran dana tersebut membuat kebutuhan program tidak berhenti pada penyediaan makanan semata. Belanja bahan baku ikut menghidupkan rantai pasok lokal dan memberi ruang gerak bagi pelaku usaha di daerah.
Sektor pangan ikut terdorong
BGN menilai MBG memiliki efek yang cukup luas bagi sektor pangan. Dadan mengatakan 95 persen bahan MBG berasal dari pertanian, sehingga program ini ikut bersentuhan dengan petani, peternak, dan nelayan.
Kebutuhan bahan yang terus berjalan membuat permintaan terhadap produk lokal menjadi lebih stabil. Pola itu memberi kesempatan bagi produksi daerah untuk terserap secara rutin dan mendukung keberlangsungan pasokan program.
Sekitar 20 persen anggaran MBG juga dipakai untuk biaya operasional. Dana tersebut turut digunakan untuk membayar relawan dengan kisaran gaji Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta.
Dampak sosial mulai dilaporkan daerah
BGN menerima laporan dari sejumlah daerah bahwa MBG ikut memberi pengaruh pada penurunan kemiskinan dan pengangguran. Lembaga itu juga menyebut program ini berdampak positif terhadap angka gini ratio.
Dorongan lain muncul pada level warga. Dadan menambahkan bahwa sebagian masyarakat di daerah menjadi lebih bersemangat untuk bertani, menanam, dan memelihara ternak karena kebutuhan bahan baku MBG berlangsung terus-menerus.
Program MBG yang menjadi bagian dari AstaCita Presiden Prabowo Subianto kini dipandang bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang menyentuh banyak lapisan, mulai dari petani hingga relawan di lapangan.
Source: www.viva.co.id