Penurunan stunting di Jawa Tengah menjadi perhatian utama setelah provinsi itu mencatat angka 17,1 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 19,8 persen dan ikut mengantarkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih National Governance Award 2026.
Penghargaan itu diberikan karena Jawa Tengah dinilai progresif dalam menangani persoalan stunting melalui kerja kolaboratif lintas layanan. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam ajang National Governance Award 2026: Sinergi Nusantara untuk Indonesia di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Jumat malam (24/4/2026).
Kolaborasi jadi dasar perbaikan layanan
Ahmad Luthfi menilai capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu instansi saja. Menurut dia, layanan kesehatan dasar harus saling terhubung antara rumah sakit, puskesmas, laboratorium, hingga unsur layanan di tingkat desa.
Ia menyebut penghargaan itu sebagai pengakuan atas kerja bersama dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggandeng 369 rumah sakit agar keterhubungan dengan fasilitas primer berjalan lebih kuat, sehingga deteksi, penanganan, dan rujukan dapat dilakukan lebih cepat.
Pola kerja ini membuat layanan kesehatan tidak berhenti di fasilitas rujukan. Warga pun mendapat akses yang lebih dekat ketika membutuhkan pemeriksaan awal dan tindak lanjut yang lebih tertata.
Intervensi dimulai sejak remaja dan ibu hamil
Penurunan stunting di Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada penanganan balita. Intervensi juga dilakukan sejak kelompok remaja dan ibu hamil agar risiko kekurangan gizi dapat dicegah lebih awal.
Langkah yang dijalankan meliputi skrining anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah untuk remaja dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Pemantauan pertumbuhan balita juga dilakukan lebih intensif agar masalah gizi bisa ditemukan lebih cepat.
Pendekatan yang berlapis ini membuat pengendalian stunting berjalan dari hulu ke hilir. Data hasil pemantauan kemudian menjadi dasar untuk memperkuat langkah layanan kesehatan di lapangan.
Layanan jemput bola memperluas jangkauan
Salah satu program yang menonjol adalah dokter spesialis keliling atau Speling. Program ini hadir untuk menjawab keterbatasan akses kesehatan di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas rujukan.
Speling menggabungkan layanan medis dengan proses skrining dan rujukan dalam satu alur. Dengan cara itu, warga bisa memperoleh pemeriksaan lebih cepat tanpa harus menunggu terlalu lama untuk penanganan lanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Kusminar mengatakan dampaknya sudah terlihat di lapangan. “Prevalensi stunting cukup menurun. Kalau kita lihat di e-PPGBM, ada 1,9 juta balita yang ditimbang pada saat ini,” katanya.
Ia juga menilai kolaborasi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta ikut memperluas jangkauan pelayanan. Menurut dia, cek kesehatan gratis dan Speling mendorong mutu pelayanan sekaligus memperbaiki akses kesehatan di Jawa Tengah.
Cakupan layanan terus membesar
Hingga 21 April 2026, Speling sudah menjangkau 1.030 desa di 440 kecamatan dengan total sasaran 97.506 orang. Capaian itu menunjukkan layanan kesehatan semakin dekat dengan masyarakat di tingkat desa.
Program tersebut juga memperkuat pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Pada 2025, cakupannya mencapai 14,29 juta orang atau 37,73 persen dan disebut melampaui target nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di Indonesia.
Memasuki April 2026, capaian CKG tercatat sudah lebih dari 6 juta orang atau 15,79 persen dari target tahunan. Angka ini memperlihatkan layanan preventif di Jawa Tengah terus bergerak seiring pengendalian stunting dan pemerataan akses kesehatan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa hasil nasional sangat bergantung pada kinerja daerah. Ia menegaskan bahwa pencapaian nasional merupakan gabungan kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, sehingga kelemahan di satu daerah dapat memengaruhi hasil keseluruhan.
Pada ajang yang sama, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Sragen juga menerima penghargaan pada kategori reformasi birokrasi dan kepemimpinan strategis. National Governance Award 2026 sendiri memberi apresiasi pada enam sektor strategis melalui kurasi berbasis data, dengan penekanan pada inovasi yang berdampak nyata bagi pembangunan.
