Jawa Tengah kini berada di jajaran tiga besar provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi. Posisinya naik dari peringkat empat menjadi tiga setelah skor IDI provinsi ini bertambah 0,88 poin.
Capaian itu membuat Jawa Tengah ikut masuk lima besar daerah dengan nilai demokrasi paling tinggi di Indonesia. Di antara provinsi lain dalam daftar tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi teratas dengan skor 89,73, disusul Bali dengan 88,73.
Jawa Tengah mencatat skor 86,72 dan menempati urutan ketiga. Di bawahnya ada Kalimantan Barat dengan skor 86,17, lalu Jawa Timur di posisi kelima dengan poin 84,05.
Penguatan posisi ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam kegiatan “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional”. Dalam forum yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu, Jawa Tengah juga menerima penghargaan sebagai salah satu dari lima provinsi dengan IDI tertinggi.
Taj Yasin menjelaskan bahwa penilaian IDI mencakup tiga unsur utama, yaitu kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga unsur itu disebut bergerak dinamis, sehingga perubahan di tingkat kabupaten dan kota dapat memengaruhi hasil provinsi secara keseluruhan.
Ia menegaskan bahwa kenaikan peringkat tidak lahir hanya dari kerja pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat ikut menjaga ruang demokrasi tetap hidup, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebebasan berbicara.
Dari sisi tata kelola, penilaian terhadap Jawa Tengah juga mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kemenkopolkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus. Ia menilai capaian itu menunjukkan adanya kompetisi positif antardaerah untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.
Lodewijk juga menyebut salah satu hal yang kemungkinan ikut mendorong capaian Jawa Tengah adalah keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat. Fasilitas seperti itu disebut tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut dia, masukan dari masyarakat membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga dianggap penting agar respons terhadap persoalan bisa lebih cepat dan terarah.
Dengan posisi tiga besar, Jawa Tengah menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik masih menjadi faktor penting dalam menjaga mutu demokrasi daerah. Capaian ini sekaligus menempatkan provinsi tersebut sejajar dengan daerah-daerah berperingkat atas di tengah persaingan antardaerah untuk memperbaiki indeks demokrasi.
Source: jateng.antaranews.com