Jawa Timur kembali menjadi sorotan karena wilayah ini dinilai paling siap untuk memegang peran sentral dalam pengendalian inflasi pangan. Bank Indonesia memilih provinsi tersebut sebagai lokasi peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS, sebuah langkah yang menandai perluasan fokus dari sekadar menjaga harga ke penguatan sistem pangan secara lebih menyeluruh.
Pilihan itu tidak lepas dari posisi Jawa Timur yang kuat baik di sisi produksi maupun distribusi. Dengan kapasitas pangan yang besar, jalur logistik yang strategis, dan cadangan penyimpanan yang memadai, provinsi ini dianggap memiliki modal paling lengkap untuk mendorong stabilitas pangan nasional.
Dari stabilisasi harga ke penguatan rantai pasok
GPIPS hadir sebagai kelanjutan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan bahwa tantangan stabilitas harga dan ketahanan pangan saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan sinergi yang lebih kuat dan program yang lebih terintegrasi.
Arah program baru ini tidak lagi berhenti pada target jangka pendek. Fokusnya kini diperluas ke penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi agar ketahanan pangan nasional bisa lebih berkelanjutan.
Tema GPIPS 2026 juga menegaskan arah itu, yakni penguatan produksi, pascapanen, dan distribusi untuk menjaga stabilitas pangan di tengah ketidakpastian global. Dengan pendekatan tersebut, pengendalian inflasi pangan tidak hanya dilihat dari sisi harga, tetapi juga dari kesiapan sistem yang menopangnya.
Kekuatan produksi Jawa Timur jadi alasan utama
Jawa Timur dipilih karena dominasinya di hampir seluruh komoditas pangan utama berdasarkan data produksi 2025. Komoditas yang menonjol antara lain beras, jagung, cabai rawit, dan bawang merah.
Provinsi ini juga tercatat sebagai penghasil padi terbesar di Indonesia. Kontribusinya mencapai 17,34 persen dari produksi nasional dengan total produksi padi 10,57 juta ton.
Selain padi, Jawa Timur juga menjadi produsen nomor satu untuk jagung dan cabai rawit di tingkat nasional. Untuk bawang merah, posisinya berada di urutan kedua tertinggi secara nasional.
Aida menilai kekuatan produksi tersebut membuat Jawa Timur menjadi tulang punggung program prioritas pemerintah 2026. Program itu menargetkan swasembada beras dan jagung dengan bertumpu pada kapasitas produksi yang besar dan kontribusi terhadap pasokan nasional.
Posisi strategis di jalur distribusi timur Indonesia
Selain sebagai lumbung produksi, Jawa Timur memegang peran penting dalam distribusi pangan ke kawasan timur Indonesia. Dalam peta konektivitas nasional, wilayah ini dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur menjadi simpul distribusi utama yang menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Peran itu menjadikan provinsi ini pintu gerbang pasokan bagi jutaan penduduk di kawasan timur.
Bank Indonesia juga menyoroti kapasitas gudang Bulog di Jawa Timur yang mencapai 1,22 juta ton. Jumlah itu setara 22,81 persen dari kapasitas gudang nasional, sehingga memperkuat peran provinsi ini sebagai penyangga cadangan pangan.
Tiga unsur tersebut, yaitu dominasi produksi, posisi sebagai gerbang distribusi, dan kapasitas penyimpanan, menjadi dasar pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi grand launching GPIPS. BI memandang kombinasi itu sebagai modal penting untuk menjaga inflasi pangan secara lebih menyeluruh.
Dukungan daerah ikut menguat
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut peluncuran GPIPS di wilayahnya. Ia menilai langkah itu penting agar pangan sejahtera benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Khofifah juga menyebut Jawa Timur memiliki Etalase Pengendalian Inflasi atau EPI di tingkat kabupaten dan kota. Skema ini menjadi bagian dari penguatan kerja sama antardaerah untuk saling melakukan mitigasi pengendalian harga.
Ia menambahkan, konektivitas pasar antarkabupaten dan antarkota masih terus dikomunikasikan secara intensif. Kerja sama lintas daerah itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat respons daerah terhadap tekanan inflasi pangan.
Peluncuran GPIPS di Jawa Timur memperlihatkan bahwa arah pengendalian inflasi pangan kini bergerak ke pendekatan yang lebih terintegrasi. Dengan produksi yang besar, jalur distribusi yang kuat, dan cadangan pangan yang memadai, provinsi ini ditempatkan sebagai garda depan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.