Pemprov Jawa Timur memilih menaruh perhatian besar pada pangan ketika rupiah sempat melemah hingga menembus Rp17.938 per dolar AS pada pukul 12.41 WIB, Rabu (3/6/2026). Di tengah tekanan kurs, pemerintah daerah ingin memastikan harga bahan pokok tetap terkendali dan pasokan tetap aman bagi warga.
Langkah itu diambil karena pelemahan rupiah dinilai cepat menjalar ke biaya hidup, bukan hanya ke pasar keuangan. Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melihat dampaknya bisa paling terasa pada masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk peternak yang bergantung pada kestabilan harga bahan baku.
Salah satu keluhan yang disorot adalah kenaikan harga pakan ayam petelur. Emil menyebut kondisi itu terjadi meski jagung di dalam negeri tersedia cukup banyak, sehingga beban di lapangan tetap terasa oleh pelaku usaha kecil.
Efisiensi logistik jadi perhatian
Selain urusan harga pangan, Emil menekankan pentingnya efisiensi logistik di dalam negeri. Menurut dia, tekanan eksternal dari melemahnya rupiah tidak boleh bertemu dengan gangguan biaya logistik karena kombinasi itu akan memperberat sektor riil.
Penguatan dolar AS juga ikut membuat barang impor lebih mahal di pasar. Dampaknya terlihat pada suku cadang, peralatan elektronik, dan kendaraan yang ikut mengalami kenaikan harga.
Pasar tradisional dipantau langsung
Di sisi lain, Pemprov Jatim menempatkan stabilitas harga pasar sebagai fokus utama. Pemerintah daerah akan turun langsung ke pasar-pasar tradisional untuk memantau jika ada gejolak harga di lapangan.
Emil menegaskan bahwa harga harus dijaga tetap berada pada level normal sesuai patokan pemerintah. Beras dan komoditas penting lain masuk dalam perhatian utama agar kenaikan tidak merembet ke kebutuhan harian masyarakat.
Pemerintah provinsi juga pernah memberlakukan aturan agar kendaraan pengangkut logistik tetap mendapatkan BBM dengan harga normal di SPBU. Langkah ini ditujukan untuk menjaga rantai distribusi tidak ikut terbebani oleh biaya tambahan.
Produksi beras dijaga dari hulu
Pengawasan tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi juga dari sisi produksi. Melalui Dinas Pertanian, Pemprov Jatim memusatkan perhatian pada masa tanam padi agar produksi dan stok beras di daerah tetap aman.
Emil menyebut upaya menahan inflasi tidak bisa ditanggung pemerintah daerah sendiri. TPID dan Bank Indonesia juga terlibat dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan di Jawa Timur.
Meski begitu, pemerintah provinsi tetap memberi perhatian besar pada kelancaran masa tanam. Tujuannya agar produksi pertanian tidak terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
Ancaman bencana kekeringan juga ikut diwaspadai karena dapat menambah tekanan pada pasokan pangan. Dalam situasi seperti ini, Jatim berupaya menjaga produksi, distribusi, dan harga pasar secara bersamaan agar tekanan dari luar tidak berubah menjadi beban harian bagi warga.