Pemerintah belum mengambil keputusan soal usulan pengolahan gas Blok Andaman di KEK Arun, Lhokseumawe. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, skema yang dipilih harus masuk hitungan bisnis dan tidak membuat biaya investasi melonjak.
Menurut Bahlil, pembahasan masih berjalan dan pemerintah harus mencari titik temu antara kepentingan daerah, investor, dan kelayakan ekonomi. Ia menyebut keputusan tidak bisa diambil hanya karena satu pihak menginginkan pengolahan gas dilakukan di darat.
Biaya investasi menjadi pertimbangan utama
Bahlil mengatakan, bila perhitungan ekonominya masuk akal, permintaan Aceh untuk membawa gas Blok Andaman ke KEK Arun bisa dipertimbangkan. Namun jika pembangunan pipa terlalu mahal, skema itu berisiko menaikkan harga gas dan merugikan kontraktor.
Ia menyoroti jarak lokasi sumur yang disebut lebih dari 12 mil ke lepas pantai. Untuk menyalurkan gas ke darat dari titik sejauh itu, dibutuhkan investasi besar yang pada akhirnya bisa mendorong harga gas melampaui US$ 10 per MMBTU.
Produksi awal Tangkulo dan kebutuhan Aceh
Lapangan Tangkulo di Blok South Andaman diperkirakan mulai memproduksi sekitar 300 MMSCFD pada tahap awal. Dari volume itu, pemerintah berencana menyalurkan sebagian gas untuk pembangkit listrik PLN dan membahas sisa pasokan bagi kebutuhan industri di Aceh.
Salah satu sektor yang masuk prioritas adalah industri pupuk, terutama PT Pupuk Iskandar Muda. Selama ini, pabrik tersebut masih bergantung pada pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
“Sebagian gas akan kami dorong untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Iskandar Muda agar tidak lagi bergantung pada pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan,” ujar Bahlil.
| Aspek | Data Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Produksi awal Lapangan Tangkulo | 300 MMSCFD | Tahap awal produksi gas |
| Gas yang sudah dikomitmenkan | 160 MMSCFD | Melalui gas sale agreement kepada PLN |
| Kondensat | 7.500 barel per hari | Dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline |
| Perkiraan harga gas | Di atas US$ 10 per MMBTU | Jika pipa dibangun dari lokasi yang jauh |
Usulan Aceh lewat surat ke Presiden
Wacana pengolahan di KEK Arun sebelumnya disampaikan melalui surat Gubernur Aceh kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Pemerintah Aceh meminta peninjauan kembali persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menyebut surat tersebut memuat empat poin utama. Isinya meliputi peninjauan skema bagi hasil, pengolahan gas mentah secara onshore di KEK Arun, revisi persetujuan PoD I, dan alokasi khusus minyak serta gas bumi untuk Aceh.
Pemerintah Aceh menilai split 4% untuk gas dan 6% untuk minyak masih terlalu kecil. Mereka juga menilai KEK Arun memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL dan relevan dengan proyek strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Prabowo-Gibran.
Peta besar Blok Andaman dan posisi Mubadalah Energy
Kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yakni Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, dan South West Andaman. Di Blok South Andaman, pemegang konsesi disebut bukan Pertamina, melainkan Mubadalah Energy, perusahaan energi asal Uni Emirat Arab.
Bahlil menegaskan pembahasan skema bagi hasil dan pengelolaan masih berlangsung di bawah SKK Migas bersama pemegang hak partisipasi. Pemerintah, kata dia, harus menjaga keberlanjutan proyek sambil memastikan ada manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Aceh.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar skema yang dipilih tidak mengganggu daya tarik investasi. Jika semua pihak memperoleh keuntungan, pemanfaatan gas Andaman dinilai akan lebih mudah dijalankan tanpa mengorbankan tujuan pembangunan di Aceh.
