PBB menyorot kembali dugaan kekerasan seksual dalam konflik dengan memasukkan Rusia dan Israel ke dalam daftar hitam tahunan. Langkah ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dipandang sebagai pola pelanggaran serius yang terus muncul di medan perang, bukan sekadar insiden terpisah.
Daftar itu memuat 77 pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang diduga terlibat atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual di sekitar 12 negara. Untuk Rusia, ini menjadi pertama kalinya nama negara itu masuk daftar tersebut.
Rusia jadi sorotan utama
PBB menyebut ada 310 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi terkait konflik di Rusia dan wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Sebagian besar korban dilaporkan laki-laki, dan kasus-kasus itu berkaitan dengan tawanan perang serta tahanan sipil.
Pihak berwenang Rusia disebut berulang kali menolak akses bagi penyelidik hak asasi manusia PBB. Meski begitu, temuan yang terkumpul dinilai cukup kuat untuk menempatkan Rusia dalam daftar hitam tahun ini.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, membantah tuduhan itu dengan keras. Ia menyebutnya sebagai kebohongan tanpa dasar dan mengatakan Rusia akan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menolak gambaran bahwa negaranya melakukan kekejaman.
Israel kembali tercatat
Israel juga kembali masuk daftar tahun 2025, melalui pasukan militer dan aparat keamanannya. Hamas turut tercantum karena sudah lebih dulu dimasukkan setelah serangan 7 Oktober 2023 ke Israel yang memicu perang di Gaza.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa Israel dan Rusia berpotensi masuk daftar tersebut. Peringatan itu kini berubah menjadi keputusan resmi dan langsung memicu reaksi keras dari kedua negara.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan kekecewaan melalui media sosial. Ia menuding Guterres menempatkan Israel sejajar dengan Hamas, ISIS, dan kelompok teroris lain.
Israel juga mengatakan telah menyerahkan dokumen, data, dan jawaban rinci untuk membantah tuduhan dalam laporan PBB. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut keputusan itu menunjukkan permusuhan institusional PBB yang dinilainya sudah berlangsung lama.
Temuan soal korban dan bentuk kekerasan
Laporan PBB menyebut ada pola kekerasan seksual terhadap warga Palestina yang ditahan di Israel maupun di wilayah Palestina yang diduduki. PBB memverifikasi sejumlah kasus yang disebut terjadi sebagai bentuk penyiksaan terhadap korban dari Gaza dan Tepi Barat.
Dalam laporan itu, PBB menyebut telah memverifikasi kasus terhadap 14 pria, tujuh perempuan, sembilan anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Dari jumlah itu, 13 kasus terjadi sepanjang 2025, sementara 18 kasus lain tercatat pada 2023 dan 2024.
Bentuk pelanggaran yang dicantumkan meliputi pemerkosaan, pemerkosaan beramai-ramai, percobaan pemerkosaan, kekerasan fisik pada alat kelamin, penembakan yang menargetkan alat kelamin, hingga penggeledahan telanjang tanpa alasan keamanan yang jelas. Laporan itu juga menyebut adanya ancaman pemerkosaan dan pemaksaan untuk telanjang.
PBB menambahkan sedikitnya sembilan korban, sebagian besar dari Gaza, disebut mengalami pemerkosaan atau pemerkosaan beramai-ramai, bahkan berulang kali. Pelaku yang diduga terlibat berasal dari Pasukan Pertahanan Israel, petugas penjara Israel, pasukan khusus, dan unit kepolisian.
Hambatan investigasi masih besar
Di sisi lain, pemantau hak asasi manusia di Ukraina mendokumentasikan 31 kasus kekerasan seksual terkait konflik terhadap tawanan perang dan tahanan sipil. Sebagian besar kasus itu terjadi sebelum 2025, tetapi Ukraina tidak dimasukkan ke daftar hitam PBB.
Kondisi ini kembali menunjukkan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi salah satu pelanggaran paling serius dalam perang. PBB juga menyoroti bahwa akses investigasi dan kerja sama dari pihak-pihak terkait masih menjadi hambatan utama untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.