Satu kendaraan dengan pelat nomor yang sama tercatat melakukan hampir 2.560 transaksi BBM subsidi dalam satu bulan menggunakan QR Code berbeda. Temuan BPH Migas ini menyoroti celah serius dalam pengawasan penyaluran energi bersubsidi.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkap contoh tersebut dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kendaraan yang dicontohkan tercatat menggunakan pelat BM XX0 dan melakukan pembelian berulang dalam volume besar.
Anomali yang ditemukan bukan sekadar frekuensi transaksi tinggi dalam satu periode. Satu kendaraan disebut dapat membeli BBM subsidi lebih dari sekali dalam sehari dengan QR Code yang berbeda.
Pola itu menunjukkan bahwa identifikasi kendaraan melalui sistem QR Code masih dapat dimanfaatkan secara tidak semestinya. BPH Migas memandang koreksi diperlukan agar BBM subsidi diterima oleh kelompok yang berhak.
Ribuan QR Code Sudah Diblokir
BPH Migas telah memblokir sekitar 307.107 QR Code yang terindikasi bermasalah. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena QR Code ilegal masih ditemukan.
| Temuan | Rincian | Risiko |
|---|---|---|
| Transaksi berulang | Satu kendaraan membeli lebih dari sekali sehari dengan QR Code berbeda | Penyaluran subsidi tidak tepat sasaran |
| QR Code diblokir | Sekitar 307.107 kode terindikasi bermasalah | Indikasi penyalahgunaan masih ditelusuri |
| Pembelian di SPBU | Terjadi berulang di satu atau beberapa lokasi | Diduga memakai kode duplikat atau ilegal |
Penggunaan QR Code bermasalah disebut dapat berlangsung berulang di satu SPBU maupun beberapa SPBU. Dalam sejumlah kasus, kode yang dipakai diduga berasal dari duplikasi atau sumber ilegal.
Modus Tidak Hanya Berhenti di QR Code
Pengawasan BPH Migas juga menemukan penyalahgunaan di area SPBU atau titik serah. Modusnya mencakup kendaraan yang tidak layak jalan, kendaraan dengan pajak mati, serta pembelian berulang.
Pelaku juga diduga menggunakan QR Code milik orang lain untuk memperoleh BBM subsidi. Modifikasi tangki kendaraan untuk menampung bahan bakar lebih banyak turut masuk dalam daftar modus yang ditemukan.
Surat rekomendasi palsu dan surat rekomendasi yang digunakan berulang juga menjadi perhatian. Ada pula surat yang dipindahtangankan kepada pihak tidak berhak serta dugaan kerja sama oknum operator untuk meloloskan pengisian ilegal.
Pengawasan Menjangkau Rantai Distribusi
Penyalahgunaan tidak hanya terjadi saat pengisian di SPBU, tetapi juga dalam perjalanan distribusi. BPH Migas menemukan indikasi pengurangan isi BBM sebelum sampai ke tujuan.
BBM dari pembelian berulang juga dapat ditimbun untuk dijual kembali. Pemalsuan dokumen distribusi dan pengoplosan BBM subsidi untuk dijual dengan harga lebih tinggi turut menjadi pola yang terungkap.
Wahyudi menilai rangkaian temuan tersebut memperlihatkan masih adanya celah dalam distribusi BBM subsidi. BPH Migas terus mengoptimalkan pengawasan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyalurannya.
