Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menarik relokasi industri global di tengah pergeseran rantai pasok dunia. Namun, peluang itu sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang kompetitif, konsisten, dan mudah diprediksi oleh investor.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai aliran modal tidak akan masuk dengan sendirinya. Menurut dia, Indonesia harus lebih dulu memastikan kepastian hukum, regulasi yang selaras, serta dukungan infrastruktur yang memadai agar bisa bersaing dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Kepastian regulasi dan iklim usaha
Esther menekankan bahwa investor global cenderung berhitung ketat sebelum memindahkan lini produksi ke negara lain. Karena itu, kepastian hukum menjadi salah satu faktor paling penting dalam keputusan investasi jangka panjang.
Selain hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan energi dan utilitas dasar juga masuk dalam pertimbangan utama. Tanpa fondasi tersebut, Indonesia berisiko kalah cepat dari negara tetangga yang juga agresif memburu investasi relokasi industri.
Ia juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Aturan yang selaras dinilai dapat mengurangi hambatan berusaha sekaligus memberi rasa aman kepada investor saat menilai risiko masuk ke Indonesia.
Ekonomi hijau memberi peluang baru
Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau membuka ruang tambahan bagi Indonesia. Status Indonesia sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia menjadi modal strategis untuk masuk lebih dalam ke industri masa depan.
Nikel dan tembaga disebut memiliki peran penting dalam peluang tersebut. Dua komoditas itu berpotensi mendukung Indonesia menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.
Hilirisasi dorong nilai tambah
Pemerintah telah mendorong hilirisasi industri melalui sejumlah kebijakan insentif. Langkah itu mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, serta fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT.
Menurut Esther, hilirisasi penting untuk menaikkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Strategi ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global karena produksi tidak lagi berhenti pada bahan mentah.
Dampak bagi tenaga kerja dan UMKM
Hilirisasi tidak hanya menyangkut industri besar. Esther menilai proses itu berpotensi mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, dan membuka ruang lebih besar bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri.
Manfaatnya juga dikaitkan dengan transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang lebih berkelanjutan. Dengan begitu, hilirisasi tidak hanya menambah nilai ekspor dan investasi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional.
SDM harus ikut disiapkan
Selain soal regulasi dan industri, Esther menilai investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tetap krusial. Ketersediaan tenaga kerja yang siap industri menjadi syarat penting agar peluang relokasi benar-benar bisa ditangkap Indonesia.
Jika penguatan iklim usaha, hilirisasi, kesiapan energi, dan kualitas SDM bergerak searah, Indonesia dinilai punya modal besar untuk menjadi tujuan utama relokasi industri global. Dalam persaingan kawasan yang semakin ketat, kecepatan memperbaiki faktor-faktor dasar akan sangat menentukan daya saing Indonesia di mata investor internasional.