Pemerintah membuka ruang bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki secara independen rangkaian kekerasan bersenjata di Intan Jaya, Papua Tengah. Langkah ini menjadi sorotan setelah seorang ibu hamil dan bayinya dilaporkan tewas dalam insiden kontak senjata di Distrik Sugapa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata atas jatuhnya korban sipil. Ia menilai pengungkapan fakta harus dilakukan secara objektif agar hasilnya dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Fokus pada pengungkapan fakta
Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas peristiwa yang menelan korban sipil, termasuk perempuan hamil yang meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Menurut dia, penyelidikan tidak cukup hanya melalui jalur internal pemerintah dan TNI.
Karena itu, pemerintah memberi akses kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan independen. Yusril menekankan bahwa penyelidikan yang adil dan berimbang dibutuhkan agar kronologi peristiwa dapat terungkap secara utuh.
Komnas HAM dalami kejadian di Sugapa
Insiden di Intan Jaya itu terjadi saat baku tembak berlangsung antara aparat Koops TNI Habema dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari dan menewaskan seorang perempuan bernama Melkiana Duwitau.
Komnas HAM menyebut Melkiana tengah mengandung sekitar tujuh hingga delapan bulan ketika terkena peluru di dalam rumah. TNI menyatakan peluru yang mengenai korban berasal dari kelompok bersenjata, sementara Komnas HAM masih mengumpulkan fakta untuk memastikan rangkaian kejadian secara lengkap.
Eskalasi kekerasan dan dampak ke warga sipil
Kasus ini kembali menyoroti dampak konflik bersenjata yang tidak hanya menyasar pihak bersenjata, tetapi juga warga sipil. Dalam penjelasannya, Komnas HAM menyebut eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan korban lain.
Korban yang disebut antara lain seorang pendeta, seorang anggota kelompok bersenjata, seorang prajurit TNI, dan seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat. Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation atau AMA di Bandara Perintis Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo.
Dalam insiden itu, pilot Nicholas F. Goselin dilaporkan tewas ditembak, sementara tujuh penumpang yang merupakan Orang Asli Papua selamat. Lembaga tersebut turut mengaitkan peristiwa itu dengan penyerangan terhadap pesawat komersial di Bandara Koroway Batu, Yahukimo, pada Februari 2026 yang menewaskan dua pilot.
Langkah hukum menunggu hasil pemeriksaan
Pernyataan Yusril menunjukkan pemerintah ingin memastikan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membuka akses kepada Komnas HAM, pemerintah berharap penyelidikan dapat menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang bertanggung jawab.
Di saat yang sama, Komnas HAM masih menghimpun fakta lapangan untuk memverifikasi informasi awal dari berbagai pihak. Hasil penyelidikan independen itu diharapkan menjadi pijakan bagi langkah hukum yang lebih tegas dan memberi kepastian atas insiden yang kembali memantik perhatian publik terhadap situasi keamanan di Papua.