Validasi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kini diperketat karena pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Kemendagri menilai penyaringan data harus dilakukan lebih rinci agar bantuan tidak meleset dari warga yang berhak.
Langkah itu ditempuh dengan meminta pemerintah daerah mengajukan data penerima secara by name, by address. Setelah data masuk, seluruh usulan akan dicocokkan dengan basis data Badan Pusat Statistik untuk meminimalkan risiko salah sasaran.
Data daerah harus lebih rinci
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan koordinasi dilakukan dengan meminta data yang valid dari setiap kepala daerah. Menurut dia, pendekatan ini memudahkan verifikasi karena daftar penerima dapat ditelusuri hingga identitas dan alamat rumahnya.
Proses tersebut dipilih karena program perbaikan rumah membutuhkan ketepatan tinggi. Pemerintah ingin memastikan rumah yang masuk daftar prioritas benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan.
Kementerian PKP ikut turun
Selain Kemendagri dan pemerintah daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dilibatkan dalam penyaringan data. Keterlibatan kementerian itu diperlukan karena lembaga tersebut memahami spesifikasi kelaikan hunian yang menjadi dasar penilaian program.
Kolaborasi lintas kementerian dipakai untuk memperkuat validasi di lapangan. Dengan begitu, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan lebih akurat sejak tahap usulan hingga pengecekan kelayakan rumah.
Target besar, pengawasan lebih ketat
Untuk mempercepat realisasi target 400.000 rumah yang dibedah, Kemendagri menyiapkan koordinasi berskala besar. Kepala daerah, inspektorat, dan dinas permukiman akan dilibatkan agar pengecekan data bisa berjalan paralel.
Model kerja bersama ini diharapkan memangkas birokrasi verifikasi yang biasanya memakan waktu lebih panjang. Pemerintah pusat ingin daerah bergerak serempak, mulai dari pengusulan data hingga pemeriksaan kelayakan di lapangan.
Di wilayah perbatasan negara, skema serupa juga diterapkan untuk pembenahan hunian. Pemerintah menargetkan 15.000 unit rumah di area tersebut, sementara usulan yang sudah masuk mencapai sekitar 36.000 unit dan kini sedang diverifikasi serta divalidasi oleh BPS bersama Kementerian PKP.
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan dukungan dari kementerian lain dan lembaga penyedia data nasional sangat penting agar koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pun diposisikan sebagai instrumen utama untuk menangani rumah tidak layak huni secara lebih terarah.
| Program | Target | Status Usulan | Verifikasi |
|---|---|---|---|
| Perbaikan rumah tidak layak huni | 400.000 unit | Diusulkan pemerintah daerah secara rinci | Dicocokkan dengan data BPS |
| Pembenahan hunian wilayah perbatasan | 15.000 unit | Sekitar 36.000 unit sudah masuk | Diverifikasi dan divalidasi BPS bersama Kementerian PKP |